Jika TNI-Polri Ikut Awasi Pajak, PDIP Sebut Indonesia Bakal Mundur ke Era Kelam

Keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai kritik tajam dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, pelibatan unsur militer dalam urusan perpajakan berpotensi membawa Indonesia kembali pada praktik kekuasaan masa lalu.

Hasto menilai kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak seharusnya dibangun melalui pendekatan sipil, bukan dengan melibatkan aparat militer maupun kepolisian.

"Peristiwa ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya, seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali. Apalagi melibatkan Babinsa misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran warga negara, kewajiban warga negara untuk membayar pajak," kata Hasto di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Menurut Hasto, jika praktik tersebut dibiarkan, Indonesia justru berisiko kembali mengulang pola yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda.

Baca Juga: Hasto Bilang Kritik MBG Tak Didengar, PDIP Langsung Ogah Ikut-ikutan

"Kalau itu terjadi, maka kita mundur ke belakang sebagaimana ditulis oleh Sindhunata dalam buku Ratu Adil: Perjuangan Wong Cilik, ketika masa Hindia Belanda maka pajak itu dikumpulkan dengan menggunakan aparatur negara termasuk menyiksa rakyatnya sendiri," ucapnya.

Ia pun menegaskan penggunaan elemen militer untuk kepentingan pengumpulan pajak tidak bisa dibenarkan karena dinilai merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara.

"Karena itulah berbagai penggunaan elemen-elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto juga mengaitkan persoalan tersebut dengan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996.

Baca Juga: PDIP 'Haramkan' Kader Ikut-ikutan Ngurus MBG, Kalau Nekat...

Menurutnya, salah satu temuan penting Komnas HAM adalah adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai politik yang kemudian memicu konflik internal hingga berujung pada keterlibatan aparat negara.

Hasto juga menyinggung penyerangan terhadap kantor PDIP yang sah di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri saat itu.

"Saat itu, ada beberapa personel-personel petinggi dari jajaran ABRI yang datang dan memimpin secara langsung," imbuhnya.