'Jokowi Durasinya Sudah Habis' Eks Menteri Desak Prabowo Tegas Usai Heboh Pemilu 2029 Dipercepat

Wacana soal Pemilu 2029 yang disebut-sebut bisa berlangsung lebih cepat terus memanaskan percakapan politik nasional.

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan adanya percepatan Pemilu 2029 memunculkan spekulasi baru, termasuk soal arah kekuasaan dan pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Di tengah polemik tersebut, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Prof Yuddy Chrisnandi meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan. Ia menilai Prabowo perlu memastikan kepada publik bahwa kepemimpinannya secara konstitusional berlangsung penuh hingga 2029.

Baca Juga: Peneliti: Jokowi Tidak Ada Penyesalan, Minimal Mengakui Gibran Tak Kompeten

Yuddy mengatakan, secara hukum pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 merupakan bagian dari hak berpendapat. Namun, ia menilai pernyataan tersebut kurang tepat secara etika karena disampaikan oleh aktor politik yang pernah berada di pemerintahan dan dilakukan di dekat Jokowi.

“Secara etika, menurut saya tidak pantas dilakukan oleh seorang aktor politik yang pernah duduk di pemerintahan, apalagi disampaikan di samping sosok yang sangat dihormati seperti Pak Jokowi,” ujarnya dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Menurut Yuddy, keberadaan Jokowi dalam momen tersebut juga menjadi perhatian tersendiri. Ia bahkan berandai-andai Jokowi seharusnya memberikan penegasan apabila tidak sejalan dengan pernyataan Budi Arie.

"Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ. Atau kalaupun tidak setuju, cukup katakan bahwa apa yang disampaikan Budi Arie tidak mewakili pemikirannya,” tambah Yuddy. 

Baca Juga: Pakar Hukum: Pasal Fitnah di Kasus Ijazah Palsu Jokowi Terlalu Prematur

Yuddy kemudian menyinggung anggapan bahwa pengaruh politik Jokowi masih begitu kuat dalam panggung nasional. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat dari sisi kekuasaan formal yang saat ini berada di tangan Prabowo.

Ia menggambarkan posisi Jokowi dengan analogi baterai yang masa pakainya telah selesai setelah berakhirnya masa jabatan sebagai presiden. Sementara itu, Prabowo baru memulai periode kepemimpinannya sehingga memiliki sumber daya kekuasaan formal yang kuat.

“Presiden Jokowi itu seperti baterai yang durasinya sudah habis karena masa jabatannya selesai. Sementara Presiden Prabowo kekuasaannya sedang kuat-kuatnya untuk lima tahun ke depan. Sumber daya kekuasaan formal ada di tangan Pak Prabowo,” ucapnya.

Karena itu, Yuddy mendorong Prabowo beserta jajaran pemerintahannya agar tidak ragu menunjukkan siapa pemegang kendali pemerintahan saat ini. Baginya, penegasan tersebut penting agar wacana mengenai kekuatan politik Jokowi maupun isu percepatan Pemilu 2029 tidak berkembang menjadi persepsi tentang adanya dua pusat kepemimpinan.

“Presiden Prabowo dan timnya tidak perlu ragu dengan narasi yang kuat bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi politik di publik,” katanya.