Sekolah Ramai-Ramai Minta MBG, Tapi Anggarannya Justru Terus Diefisienkan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata masih mendapat permintaan tinggi dari sejumlah sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebut permintaan tersebut cukup masif, meski pemerintah pada saat yang sama terus mendorong efisiensi anggaran program tersebut.

Purbaya mengetahui tingginya permintaan itu setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas perkembangan pelaksanaan MBG. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya mengaku sempat menanyakan apakah ada sekolah yang justru meminta mendapat bagian dari program pemerintah tersebut.

"Saya tanya-tanya aja, ada enggak sekolah yang minta? Rupanya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta," kata Purbaya, dikutip Senin (31/8/2026).

Menurut Purbaya, banyaknya sekolah yang mengajukan permintaan menjadi salah satu indikasi bahwa MBG masih dinilai positif oleh sebagian masyarakat. Karena itu, ia meminta BGN membuka data sekolah yang meminta program tersebut agar publik dapat melihat seberapa besar minat terhadap MBG.

"Artinya program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu anda umumkanlah ke publik berapa sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini," jelasnya.

Namun, tingginya permintaan tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah menambah anggaran MBG. Purbaya justru meminta BGN terus memperbaiki efisiensi agar penggunaan anggaran tidak lebih besar dari kebutuhan yang sebenarnya.

Purbaya mengatakan pembahasan dengan Sudaryono juga mencakup langkah-langkah BGN dalam meningkatkan efisiensi. Ia mengaku puas dengan laporan mengenai perkembangan dan upaya perbaikan tata kelola yang disampaikan Kepala BGN tersebut.

"Enggak ada masukannya, diskusi saja. Dia ceritain kemajuannya apa, langkah-langkahnya untuk memperbaiki efisiensi BGN seperti apa. Saya sih senang lihat laporannya dia, diskusi dengan dia tadi," ujar Purbaya.

Bahkan, Purbaya membuka kemungkinan anggaran BGN kembali dipangkas pada 2026. Efisiensi yang dilakukan pada tahun ini juga dinilai dapat memengaruhi kebutuhan anggaran MBG pada 2027.

"Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya enggak sebesar yang dianggarkan, yang dipakai nanti. 2026. Otomatis kalau itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya," kata Purbaya.

Purbaya bahkan berharap penghematan tersebut bisa lebih besar dari yang sudah dilakukan saat ini. Meski begitu, ia belum mengetahui angka pasti efisiensi yang akan dilakukan dan meminta rincian tersebut dikonfirmasi langsung kepada BGN.

"Saya sih berdoa lebih turun, sepertinya lebih turun. Tapi anda tanya ke BGN deh, angka persisnya," ujarnya.

Kebijakan efisiensi tersebut dilakukan setelah anggaran MBG 2026 sebelumnya mencapai Rp268 triliun. Anggaran itu telah disisir sehingga menurut keterangan Purbaya menjadi sekitar Rp229 triliun, sementara pemerintah juga menyiapkan alokasi sekitar Rp240,2 triliun untuk MBG dalam RAPBN 2027.

Baca Juga: Bos BGN Mendadak Peringatkan Kepala Dapur MBG, Jangan Tergiur Iming-iming...

Dengan demikian, anggaran MBG 2027 berada sekitar Rp27,8 triliun atau 10,4 persen lebih rendah dibandingkan alokasi 2026. Penurunan anggaran tersebut berjalan bersamaan dengan penurunan target penerima manfaat.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 72,1 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut turun dari target 82,9 juta penerima pada 2026, atau berkurang sekitar 10,8 juta orang.

Meski target penerima dan anggaran mengalami penyesuaian, pemerintah tetap mempertahankan MBG sebagai salah satu program utama pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Sasaran program mencakup kelompok mulai dari balita hingga usia sekolah, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Pemerintah juga terus menata pelaksanaan program melalui evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), efisiensi anggaran, serta penyesuaian sasaran penerima. Langkah tersebut diarahkan agar dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan program dan memberikan manfaat kepada kelompok yang menjadi prioritas.

Di tengah proses penataan tersebut, permintaan dari sekolah yang ingin mendapatkan MBG menunjukkan adanya kebutuhan terhadap program tersebut di lapangan. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga minat masyarakat sekaligus memastikan program berjalan dengan anggaran yang lebih efisien.

Purbaya pun mendorong BGN membuka data sekolah yang mengajukan permintaan MBG kepada publik. Dengan data tersebut, masyarakat dapat melihat secara lebih jelas tingkat kebutuhan terhadap program sekaligus menilai bagaimana pemerintah menyesuaikan anggaran dan sasaran penerimanya.