Lembaganya Qodari Minta Anggaran Rp1,9 Triliun, Gerindra: Kalau Approval Rating Pemerintah Rendah, Kalian yang Salah!

Usulan lonjakan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah untuk tahun 2027 yang menembus angka Rp1,9 triliun memicu sorotan tajam dari Senayan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, memberikan peringatan keras agar kucuran dana fantastis tersebut berbanding lurus dengan kinerja komunikasi publik pemerintah.

Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (31/8/2026), Sugiat membandingkan usulan tersebut dengan anggaran Bakom pada 2026 yang hanya berkisar di angka Rp22 miliar.

Meski pada prinsipnya menyetujui kenaikan tersebut, Politisi Partai Gerindra ini menuntut adanya indikator keberhasilan yang terukur.

Sugiat menilai, saat ini terdapat jurang pemisah yang lebar antara capaian kuantitatif pemerintah dengan persepsi riil di tengah masyarakat.

Ia membeberkan sejumlah data ekonomi yang seharusnya menjadi prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, antara lain pertumbuhan ekonomi yang ertahan di atas 5 persen, jauh melampaui rata-rata proyeksi global yang hanya berkisar 3 persen.

Selain itu masalah daya beli terjaga dan investasi meroket, diklaim bahwa realisasi investasi di 2026 telah menembus lebih dari Rp1.000 triliun dan terbukti menyerap banyak tenaga kerja.

"Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah belum maksimal menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik," kritik Sugiat.

Untuk menyiasati derasnya arus informasi, Sugiat mendesak lembaga yang dipimpin oleh M Qodari itu untuk menyajikan komunikasi yang objektif, berimbang, dan berbasis data, alih-alih sekadar pamer capaian tanpa konteks yang utuh.

Ia pun menetapkan satu tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi dana Rp1,9 triliun yang dialokasikan untuk layanan komunikasi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, yakni tingkat kepuasan publik (approval rating).

"Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kalian gagal Bakom Pemerintah,” tegas Sugiat dengan nada peringatan.

Menurutnya, jika kerja riil pemerintah di lapangan sudah sangat baik namun approval rating tetap rendah, maka satu-satunya pihak yang patut disalahkan adalah mesin komunikasi pemerintah yang tidak bekerja maksimal.

"Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Bakom Pemerintah," pungkasnya.