Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara soal rencana demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Qodari menilai aksi tersebut merupakan bagian dari dinamika negara demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan kepada pemerintah dan lembaga negara, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.
"Pertama kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan dan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku," kata Qodari saat ditemui di Kantor Bakom, Rabu (26/8/2026).
Menurut Qodari, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pandangan masyarakat dan bukan hal yang khusus dalam kehidupan demokrasi.
"Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo, dan lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah, ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang agenda demonstrasi yang akan digelar sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dengan tuntutan berbeda pada Kamis (27/8/2026).
Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kelompok asal Pati, Jawa Tengah, tersebut juga menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati Sudewo.
AMPB turut menyoroti persoalan pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung donasi operasional aksi.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tiga tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
Aksi lainnya akan digelar Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mulai pukul 14.00 WIB. Massa diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang yang berasal dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup sejumlah sektor, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemberantasan korupsi. Kelompok tersebut juga meminta pimpinan DPR RI menemui massa untuk berdialog.
Baca Juga: Demo 27 Agustus: Jokowi Disebut di Balik Layar, Kebenaran Segera Terungkap
Baca Juga: Jelang Aksi 27 Agustus, OJK Dalami Penundaan Transaksi Rekening Aktivis Pati
Baca Juga: Bus Demo 27 Agustus Dicegah, Said Didu Kaitkan dengan Rencana Pemilu Dipercepat
Sejumlah isu yang disoroti GERAM antara lain evaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan upah buruh, pendidikan dan kesehatan gratis, serta perlindungan pekerja rumah tangga.
Di sisi lain, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan, Jawa Timur, dijadwalkan hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk MBG.
RMP4 menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Meski mendukung MBG, kelompok tersebut juga meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program dan memperbaiki sejumlah dapur MBG yang dinilai masih memiliki kekurangan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: