Sempurnakan DTSEN, PDIP Dorong Peran Pemda dan Tambahan Indikator Kerentanan

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adyana, menyambut positif penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah strategis pemerintah.

Ia mendukung penuh prinsip "satu data nasional" agar tumpang tindih data antar-kementerian dan lembaga dalam penyaluran bantuan sosial tak lagi terjadi.

Meski demikian, Kariyasa memberikan catatan kritis agar sistem pendataan ini benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.

Kariyasa menegaskan bahwa kebijakan satu data nasional tidak boleh diartikan sebagai proses yang sepenuhnya terpusat.

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki keunggulan geografis dan sosiologis untuk mengetahui perubahan kondisi nyata warganya. Aparatur di tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten/kota harus diberikan ruang khusus untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala.

"Satu data nasional tidak berarti seluruh prosesnya harus bersifat sentralistik. Prinsipnya adalah satu data secara nasional, tetapi pemutakhiran dilakukan secara partisipatif dan berjenjang dari bawah ke atas. Pemda di sini bukan pembuat data tandingan, melainkan bagian integral dari verifikasi dan validasi DTSEN," ujar Kariyasa.

Indikator Pendapatan Saja Tidak Cukup

Selain mekanisme pendataan, Kariyasa juga menyoroti parameter kesejahteraan yang digunakan. Ia mengusulkan agar pemerintah tidak hanya melihat indikator pendapatan, tetapi juga memasukkan tingkat kerentanan rumah tangga seperti jumlah tanggungan dan beban pengeluaran.

"Dua keluarga dengan pendapatan yang sama belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Keluarga dengan banyak tanggungan, anak yang masih sekolah, lansia, anggota keluarga yang membutuhkan perawatan, atau beban kesehatan yang tinggi tentu memiliki tingkat kerentanan yang berbeda," jelasnya.

Penambahan indikator ini harus dikaji dengan metodologi yang kuat dan objektif agar sistem tidak menjadi terlalu rumit namun tetap akurat.

Kariyasa menegaskan, penyempurnaan DTSEN bukan sekadar urusan merapikan angka di atas kertas. Komisi VIII DPR RI berkomitmen mengawal sistem ini agar lebih dinamis dan responsif terhadap dinamika sosial.

"Karena data yang baik bukan hanya data yang akurat secara statistik, tetapi data yang mampu menemukan mereka yang benar-benar membutuhkan kehadiran negara,” pungkasnya.