Ujung Tombak Demokrasi, Pendekatan Polri Dapat Apresiasi atas Pengamanan Aksi 27 Agustus

Polri dinilai memiliki peran signifikan dalam menjaga demokrasi melalui pengamanan aksi penyampaian aspirasi pada 27 Agustus 2026. Di satu sisi, Polri dinilai mampu memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sementara di sisi lain tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum.

Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk “Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai” di Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).

Diskusi menghadirkan Peneliti Senior BRIN Dr. Syaufuan Rozi, S.Ip., M.Si., P.AU, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Faisal Lohy, MH, serta Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella sebagai moderator.

Dalam diskusi tersebut, Syaufuan Rozi menilai terdapat perubahan paradigma dalam pola penanganan penyampaian aspirasi masyarakat oleh Polri, khususnya dalam aksi AMPB pada 27 Agustus.

Menurut dia, aparat keamanan telah menunjukkan kemampuan membaca karakter dan dinamika massa yang hadir dalam aksi tersebut. Massa, kata Syaufuan, terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan malam.

“Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko,” ujar Syaufuan.

Syaufuan menilai Polri telah mempelajari pola serta menerapkan pendekatan berbeda terhadap berbagai kelompok yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan penyampaian aspirasi tetap berjalan dalam koridor demokrasi.

“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi,” tandasnya.

Selain mengapresiasi pola penanganan aksi, Syaufuan memberikan pandangan mengenai mitigasi terhadap kelompok Anarko yang dinilai kerap dikaitkan dengan potensi kericuhan dalam aksi massa.

Menurutnya, penanganan konflik tidak selalu harus dilakukan dengan mempertemukan massa dan kekuatan aparat secara langsung. Ia menyarankan aparat mempertimbangkan langkah yang dapat mencegah terjadinya konfrontasi.

“Polri tentu sudah mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Kalau saran saya, ketika ada kelompok Anarko, aparat bisa melakukan mitigasi konflik dengan tidak memberikan ruang terjadinya konfrontasi. Salah satu alternatifnya adalah menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan. Itu bisa menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Faisal Lohy memberikan apresiasi sekaligus catatan terhadap kinerja Polri dalam pengamanan aksi 27 Agustus.

Faisal menilai Polri memiliki peran besar dalam menjaga jalannya demokrasi melalui pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat. Menurut dia, berlangsungnya aksi secara aman dan damai menjadi salah satu indikator keberhasilan pengamanan.

“Saya secara fair mengatakan bahwa dalam aksi 27 Agustus kemarin, Polri berperan penuh dan menjadi ujung tombak dalam menjaga demokrasi. Aksi yang berjalan aman dan damai merupakan salah satu bentuk keberhasilan Polri,” tutur Faisal.

Meski demikian, Faisal menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi, terutama berkaitan dengan kemampuan deteksi dini terhadap kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan.

“Catatan penting yang harus dilihat adalah akhir dari setiap penyampaian aspirasi publik sering kali terjadi kericuhan dan rusuh. Artinya, pendeteksian dini Polri terhadap kelompok perusuh masih perlu dievaluasi. Hal inilah yang harus terus didorong dalam evaluasi kinerja aparat keamanan,” jelasnya.

Faisal juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dinilai dapat meningkatkan eskalasi massa dalam sebuah aksi demonstrasi. Informasi yang tersebar secara masif dan tidak terkendali, menurut dia, dapat memengaruhi situasi di lapangan.

Karena itu, ia menilai langkah preventif dan preemtif perlu terus diperkuat. Namun, kemampuan deteksi dini tetap harus menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja aparat keamanan.

“Langkah preventif dan preemtif Polri memang bekerja di tengah informasi yang begitu masif di media sosial. Namun demikian, kemampuan pendeteksian dini tetap harus menjadi bagian penting yang terus dievaluasi,” ujar Faisal.

Di sisi lain, Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella menilai penanganan aksi 27 Agustus merupakan bentuk komitmen aparat keamanan dalam mengawal ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

Fauzan menilai pendekatan keamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menunjukkan adanya pergeseran pola pengamanan terhadap massa demonstrasi. Pendekatan persuasif yang dikedepankan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Diangkat Jadi Anggota Kehormatan KSBSI

“Penanganan aksi pada 27 Agustus kemarin adalah bentuk komitmen aparat dalam mengawal agenda demokrasi masyarakat. Kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” ujar Fauzan.

Menurut Fauzan, negara memiliki kewajiban menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, negara juga perlu memastikan ruang demokrasi tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan maupun menciptakan kerusuhan.

“Pendekatan persuasif dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus kemarin merupakan langkah baik yang patut kita apresiasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan,” pungkasnya.