Purbaya Sebut Swasta Era Jokowi 'Memble', Kini Pemerintah Mau Hidupkan Lagi Mesin Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sektor swasta atau non-government sector bergerak terlalu lambat dalam 10 tahun terakhir. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang menurutnya belum cukup mendukung pertumbuhan sektor di luar pemerintah.

Purbaya bahkan menggambarkan kondisi sektor non-government pada era Presiden Joko Widodo dengan istilah “memble”. Menurut dia, pemerintah saat ini mencoba mengubah pola tersebut dengan menjalankan sektor pemerintah dan swasta secara bersamaan sebagai penggerak ekonomi.

“Zamannya Pak SBY naik terus, terlalu ekspansif, tapi zamannya Pak Jokowi non-government sektornya memble. Kalau sekarang kita jalankan dua-duanya,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Purbaya menjelaskan penilaiannya dengan membandingkan pertumbuhan base money atau uang primer dan penyaluran kredit pada dua periode pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut pertumbuhan kedua indikator tersebut jauh lebih tinggi pada era Susilo Bambang Yudhoyono dibandingkan periode pemerintahan Jokowi.

“Kalau hitungan kita waktu zaman pak SBY itu base money itu tumbuhnya rata-rata 18 persen lah, kredit tumbuhnya 22 persen selama 10 tahun rata-rata. Waktu zaman Pak Jokowi M0 tumbuhnya sekitar 7 persen, kredit juga 5-7 persen,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, tingginya pertumbuhan pada era SBY menunjukkan kebijakan saat itu lebih ekspansif. Namun, pendekatan tersebut juga dinilainya memiliki kelemahan karena ekspansi dilakukan terlalu besar.

Sebaliknya, pada era Jokowi, pemerintah dinilai lebih dominan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Purbaya melihat kondisi tersebut membuat sektor di luar pemerintah tidak berkembang secepat yang diharapkan.

Purbaya kini ingin menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong perekonomian, tetapi juga berupaya membuat sektor swasta kembali bergerak lebih agresif.

“Selama 20 tahun terakhir ini, kita selalu bincang, waktu zamannya Pak SBY non-government sektor. Zamannya Pak Jokowi government led aja. Sekarang kita coba hidupkan dua-duanya. Sepertinya hampir berhasil,” ujarnya.

Baca Juga: Purbaya Siap Turun Tangan Jika Fiskal Daerah Mulai Tertekan

Strategi tersebut juga berkaitan dengan ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027. Purbaya sebelumnya menyebut target pertumbuhan ekonomi 6 persen membutuhkan pertumbuhan investasi nasional sekitar 7 persen.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan pembagian peran antara negara, swasta, dan Danantara. Investasi pemerintah akan diarahkan sebagai katalisator, sementara sektor swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama perekonomian.

Danantara sendiri diposisikan untuk masuk ke investasi sektor strategis dan hilirisasi. Dengan pembagian tersebut, pemerintah berharap aktivitas investasi tidak hanya bertumpu pada anggaran negara, tetapi juga mendapat dorongan besar dari dunia usaha.

Purbaya menilai menghidupkan kembali sektor swasta menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Jika investasi swasta dapat bergerak lebih cepat, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus menjadikan belanja negara sebagai satu-satunya tumpuan.

Pernyataan Purbaya soal sektor swasta era Jokowi tidak berhenti sebagai evaluasi terhadap satu periode pemerintahan. Pemerintah kini sedang mencoba membangun pola pertumbuhan baru dengan menggabungkan kekuatan sektor pemerintah, swasta, dan Danantara untuk mengejar target ekonomi 6 persen pada 2027.