Prabowo Pangkas BUMN, Uang Negara Mau Dialihkan ke Mana?

Presiden Prabowo Subianto terus mendorong perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan target penghematan anggaran hingga Rp100 triliun. Uang hasil efisiensi tersebut tidak akan dibiarkan berhenti sebagai penghematan, tetapi diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang dinilai lebih produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Rencana tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026). Pertemuan itu juga membahas percepatan hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, pemerintah menyebut 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Jumlah tersebut belum menjadi akhir dari kebijakan pemerintah. Proses konsolidasi akan dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara.

Jika target tersebut terealisasi, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa perampingan BUMN bukan hanya diarahkan untuk mengurangi jumlah perusahaan negara, tetapi juga memangkas biaya yang dianggap tidak produktif.

Prabowo sebelumnya menjelaskan penghematan tersebut berkaitan dengan berkurangnya biaya overhead dan pengeluaran rutin perusahaan negara. Biaya yang selama ini digunakan untuk membiayai struktur direksi, komisaris, serta kebutuhan operasional yang dinilai tidak produktif menjadi bagian dari ruang efisiensi tersebut.

Lalu, ke mana uang hasil penghematan itu akan diarahkan? Prabowo mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta berbagai kebutuhan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

"Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," kata Prabowo.

Artinya, pemerintah tidak memosisikan penutupan BUMN sebagai tujuan akhir. Perampingan justru dipakai untuk membuka ruang fiskal dan mengurangi beban biaya rutin sehingga anggaran dapat diarahkan ke kegiatan yang dianggap lebih menghasilkan nilai tambah.

Baca Juga: Sudah 290 BUMN Ditutup, Prabowo Kejar Konsolidasi 700 Entitas Lagi

Kebijakan tersebut juga berjalan beriringan dengan agenda hilirisasi yang sedang dikejar pemerintah. Dalam pertemuan di Hambalang, Prabowo menekankan percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat investasi, dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Danantara menjadi salah satu pihak penting dalam agenda tersebut karena lembaga itu terlibat dalam pengelolaan aset dan investasi strategis negara. Sementara itu, Bahlil hadir dalam pertemuan untuk membahas agenda investasi dan hilirisasi yang ingin dipercepat pemerintah.

Prabowo sebelumnya menyebut pemerintah telah melakukan penghematan di berbagai bidang dengan nilai keseluruhan mendekati Rp300 triliun per tahun. Efisiensi BUMN menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut, dengan penghematan yang diharapkan tidak hanya memperbaiki neraca pengeluaran tetapi juga memberi ruang untuk program yang dianggap lebih produktif.

Di sisi lain, target penutupan ratusan BUMN tetap harus berjalan secara terukur. Prabowo menegaskan perusahaan negara yang dipertahankan harus memiliki kinerja baik, mampu menciptakan nilai tambah, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Kebijakan perampingan BUMN membawa konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar berkurangnya jumlah perusahaan pelat merah. Pemerintah kini dituntut membuktikan bahwa uang yang berhasil dihemat benar-benar dapat dialihkan menjadi investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.