Sudah 290 BUMN Ditutup, Prabowo Kejar Konsolidasi 700 Entitas Lagi

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan penutupan 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang disebut telah menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026 dalam rangka konsolidasi dan efisiensi perusahaan negara.

Laporan tersebut diterima Prabowo dalam pertemuan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).

Pertemuan itu juga dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan penutupan dan konsolidasi BUMN menjadi bagian dari instruksi Presiden untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki efisiensi, kesehatan perusahaan, dan profesionalisme pengelolaan BUMN.

“Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun,” demikian keterangan pemerintah.

Pemerintah akan melanjutkan proses konsolidasi dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Dari restrukturisasi tersebut, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai hingga Rp100 triliun.

Target itu menempatkan penataan BUMN sebagai salah satu agenda ekonomi utama pemerintah. Konsolidasi diarahkan untuk mengurangi struktur perusahaan negara yang tidak efisien serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Prabowo menegaskan penataan perlu dijalankan secara terukur dan menyeluruh. Pemerintah menilai efisiensi tidak hanya bergantung pada jumlah perusahaan yang ditutup, tetapi juga pada pembentukan struktur BUMN yang lebih sehat dan profesional.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy.

Selain penataan BUMN, pertemuan di Hambalang membahas percepatan hilirisasi. Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat arus investasi.

Baca Juga: Monopoli PLN Disorot, Legislator Usul RI Bentuk Dua BUMN Kelistrikan

Baca Juga: Strategi Efisiensi Presiden Prabowo: Tutup Ratusan BUMN demi Hemat Rp300 Triliun untuk Rakyat

Baca Juga: Bos Danantara Bidik Laba BUMN Terus Melejit hingga Tembus Rp450 Triliun

Menurut Teddy, percepatan hilirisasi diharapkan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Agenda hilirisasi dibahas bersama Rosan, Bahlil, dan jajaran Danantara yang terlibat dalam pembiayaan serta pengembangan investasi strategis.

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” demikian keterangan tertulis Seskab.

Pembahasan hilirisasi dan perampingan BUMN dalam satu pertemuan menunjukkan fokus pemerintah pada dua jalur: memperkuat investasi sektor strategis dan menekan beban anggaran dari struktur perusahaan negara. Pemerintah belum merinci daftar BUMN yang telah ditutup maupun 700 entitas yang menjadi sasaran konsolidasi hingga akhir tahun.