AHY: Kita Patut Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyinggung perjalanan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di tengah dinamika politik nasional, AHY mengajak masyarakat melihat kembali pengalaman 10 tahun pemerintahan SBY, khususnya ketika terjadi pergantian kekuasaan setelah dua periode kepemimpinan.

Menurut AHY, proses tersebut menjadi salah satu pengalaman yang patut dijadikan pembelajaran dalam menjaga demokrasi. Ia menilai pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai dan demokratis, sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan tidak seharusnya melekat pada seseorang untuk selamanya.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," kata AHY dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat, dikutip dari Antara, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: BEM SI Sentil Gibran: Jika Tak Mampu, Sebaiknya Mundur

AHY juga membawa pengalaman Demokrat sebagai bagian dari refleksi tersebut. Partai yang dipimpinnya itu pernah berada di pemerintahan dan pernah pula menjadi kekuatan politik di luar pemerintahan. Demokrat pun pernah merasakan kemenangan sekaligus kekalahan dalam perjalanan politiknya.

“Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apapun," ujar AHY.

Bagi AHY, menjaga demokrasi tidak cukup hanya dengan memastikan Pemilu terlaksana sesuai prosedur. Ada sejumlah unsur lain yang harus berjalan beriringan agar demokrasi benar-benar memiliki substansi dan tidak sekadar menjadi rutinitas lima tahunan.

Ia menilai demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

Baca Juga: PDIP Sebut Duet Gibran-Anies di 2029 Tidak Mustahil: Kita Harus Siap Kaget

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," ucap AHY.

AHY kemudian mengingatkan agar amanat Reformasi tetap menjadi pegangan dalam setiap Pemilu yang akan datang. Menurutnya, pesta demokrasi harus benar-benar berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

Dalam proses tersebut, ia menekankan pentingnya profesionalitas dan netralitas TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, serta seluruh aparatur negara. Netralitas aparat dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan kontestasi politik berjalan dengan adil. 

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," imbuh AHY.

Tak hanya aparat dan penyelenggara negara, AHY juga menyoroti perlakuan terhadap seluruh peserta Pemilu. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan berbeda dalam kompetisi politik.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tambah AHY.