AHY Singgung Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya, Cukup 2 Periode, TNI-Polri Juga Harus Netral

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pentingnya netralitas aparatur negara dalam menjaga demokrasi dan pelaksanaan Pemilu yang jujur serta adil.

AHY secara khusus mengingatkan TNI, Polri, intelijen, aparat penegak hukum, hingga aparatur sipil negara (ASN) agar tetap profesional dan tidak berpihak dalam kontestasi politik.

Pesan tersebut disampaikan AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).

Menurut AHY, netralitas aparatur negara menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan demokrasi berjalan sehat. Ia menegaskan Pemilu tidak boleh hanya sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga harus menjamin keadilan bagi seluruh peserta.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," kata AHY.

AHY juga mengingatkan agar fasilitas negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.

Menurut dia, seluruh fasilitas yang dibiayai negara seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memenangkan atau menguntungkan pihak tertentu dalam kontestasi politik.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” tegasnya.

AHY Tekankan Peserta Pemilu Harus Diperlakukan Adil

Selain menyoroti netralitas aparatur negara, AHY menegaskan bahwa seluruh peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil.

Ia menilai kemenangan dalam Pemilu harus diperoleh melalui kepercayaan rakyat, bukan karena adanya keberpihakan atau penggunaan kekuasaan dan fasilitas negara.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," ujar AHY.

Pernyataan AHY tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang sehat.

Menurut dia, demokrasi tidak boleh hanya berfokus pada prosedur penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi yang sehat juga membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, serta mekanisme checks and balances.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelasnya.

AHY Singgung Pergantian Kekuasaan Era SBY

Dalam pidatonya, AHY juga mengajak masyarakat untuk belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menilai pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY menjadi contoh proses demokrasi yang berlangsung damai dan demokratis.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," ujar AHY.

Menurut AHY, pengalaman tersebut penting untuk menjadi pelajaran bagi bangsa dalam menjaga demokrasi.

Ia menegaskan kekuasaan tidak dapat dimiliki seseorang untuk selamanya karena kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah dari rakyat yang memiliki batas waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," katanya.

AHY turut menyinggung perjalanan Partai Demokrat yang pernah berada di dalam pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan.

Demokrat, kata dia, juga pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam perjalanan politiknya.

Pengalaman tersebut, menurut AHY, mengajarkan bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam situasi apa pun, termasuk ketika sebuah partai berada di puncak kekuasaan maupun saat berada di luar pemerintahan.

"Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun," ucap AHY.