Masinton Pasaribu Buka Suara soal Ancaman Pemakzulan, Sebut Ada Skenario Politik

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu angkat suara terkait ancaman pemakzulan terhadap dirinya yang muncul akibat tudingan pengelolaan anggaran daerah tidak profesional. Masinton menilai wacana tersebut merupakan skenario politik yang digerakkan kelompok atau fraksi partai yang tidak menerima kekalahan pada Pilkada 2024.

Masinton menyebut pihak-pihak tersebut sebelumnya berupaya mengusung calon tunggal dalam Pilkada 2024, tetapi rencana itu gagal. Menurut politikus PDIP tersebut, pasangan calon yang mereka usung akhirnya dikalahkan oleh rakyat Tapanuli Tengah.

“Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” kata Masinton, Minggu (6/9/2026).

Ia juga menyebut wacana pemakzulan terhadap kepala daerah di Tapanuli Tengah bukan pertama kali terjadi. Masinton mengatakan hal serupa sebelumnya dilakukan secara masif terhadap tiga penjabat (Pj) Bupati Tapteng selama periode 2022-2024.

Masinton kemudian menuding pihak yang mendorong pemakzulan sebagai kelompok yang mempolitisasi bencana banjir di Tapanuli Tengah. Ia menilai kritik terhadap pemerintah daerah tidak disertai pembahasan serius mengenai rancangan peraturan daerah yang diajukan untuk mempercepat pembangunan pascabencana.

“Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pascabencana,” katanya. Menurut Masinton, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya menilai isu pemakzulan memiliki muatan politik.

Sementara itu, lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah diketahui mendorong wacana pemakzulan Masinton Pasaribu. Kelima fraksi tersebut berasal dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.

Juru bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, mengatakan pihaknya menemukan dugaan buruknya pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain persoalan anggaran, mereka juga menyoroti penanganan bencana banjir yang dinilai lambat.

Kelima fraksi tersebut menilai penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir belum berjalan maksimal. Mereka kemudian membuka kemungkinan mengambil langkah politik melalui DPRD, termasuk mendorong proses pemakzulan terhadap Masinton.

Baca Juga: Dedi Mulyadi ke Bupati Pangandaran: Ya Allah, Kalau Jatuh ke Batu…

“Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9/2026).

Dengan demikian, polemik pemakzulan Masinton kini mempertemukan dua pandangan yang berseberangan di Tapanuli Tengah. Masinton menyebutnya sebagai manuver politik pasca-Pilkada, sementara lima fraksi DPRD mendasarkan sikapnya pada dugaan persoalan pengelolaan anggaran dan penanganan bencana.