6.000 Pendekar Akan Sambut Jokowi, Kelompok Warga Banten Justru Siapkan Penolakan

Rencana kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Banten pada 10 September 2026 sudah memunculkan dua sikap yang berseberangan. Di satu sisi, ribuan pesilat dan tokoh adat bersiap menyambut Jokowi dalam acara Keuceran Mande Macan Guling, sementara kelompok masyarakat lain menyatakan penolakan dan menyiapkan aksi demonstrasi.

Jokowi dijadwalkan menghadiri Keuceran Mande Macan Guling ke-69 di Plaza Aspirasi, kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Panitia menegaskan kedatangan Jokowi merupakan undangan dalam agenda budaya dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis.

Ketua Umum Mande Macan Guling Ratu Lilis Karyawati mengatakan acara tersebut diperkirakan dihadiri lebih dari 6.000 pesilat dan tokoh adat. Kehadiran ribuan orang itu disebut sebagai bagian dari upaya menjaga tradisi sekaligus mempererat hubungan antarperguruan pencak silat di Banten.

“Sekitar 6.000 lebih yang bakal hadir karena kita juga akan mengundang perwakilan pendekar lainnya. Sebab Cimande itu bukan hanya Macan Guling saja, ada Cimande TTKDH, Banten Girang, Singandaru, dan lainnya,” ujar Lilis.

Lilis juga menegaskan kegiatan tersebut tidak diarahkan untuk kepentingan politik. Menurutnya, siapa pun yang memiliki pandangan berbeda terhadap kedatangan Jokowi tetap memiliki hak untuk menyampaikan sikapnya.

Ketua panitia Keuceran Mande Macan Guling ke-69, Jona Maulana, juga memastikan Jokowi hadir sebagai undangan dalam kegiatan budaya tersebut. Ia menyebut Jokowi diundang bukan karena jabatan politiknya, melainkan sebagai orang tua dan bagian dari Mande Macan Guling.

“Kita bersilaturahmi dalam rangka keuceran Macan Guling sama putra bangsa yang notabenenya beliau presiden ketujuh dua periode Bapak Joko Widodo. Kami kan juga ingin silaturahmi bersama-sama, dan di luar itu tidak ada seperti kepentingan politik, safari politik, apalah bentuknya,” kata Jona.

Namun, penjelasan panitia tersebut tidak serta-merta meredakan penolakan dari kelompok masyarakat tertentu. Aktivis Serang Utara Kholid Miqdar justru menyatakan keberatan atas rencana kedatangan Jokowi dan mengaitkannya dengan persoalan yang menurutnya masih dirasakan masyarakat Banten.

“Yang jelas, saya sudah mengatakan bahwa kami menolak kedatangan Jokowi karena bagaimanapun Jokowi adalah penyebab dari persoalan nilai-nilai sosial, ekonomi, terkait masalah perampasan ruang hidup masyarakat Banten di utara,” kata Kholid.

Salah satu persoalan yang disoroti Kholid adalah PIK 2. Ia mengaitkan kebijakan pemerintah pada era Jokowi dengan penetapan PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional, sembari menyampaikan dugaan dan penilaian politiknya sendiri mengenai hubungan proyek tersebut dengan kepentingan lain.

“Karena bagaimanapun label PSN ini diberikan kepada Aguan dari Jokowi. Artinya, saya memahami bahwa Banten sedang ditukar-gulingkan dengan proyek IKN untuk menjaga nama Jokowi,” ujar Kholid.

Pernyataan mengenai “tukar-guling” tersebut merupakan dugaan atau penilaian politik Kholid dan bukan fakta yang telah terbukti. Status PIK 2 sebagai PSN juga perlu ditempatkan dalam konteks bahwa penetapan tersebut terjadi pada era pemerintahan Jokowi, sementara status PSN PIK 2 kemudian dicabut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Kholid juga menilai label PSN membuat proyek tersebut memiliki legitimasi kuat untuk bergerak di tengah masyarakat.

“Dengan label PSN itu sehingga proyek PIK 2 ini bergerak kepada masyarakat dengan semena-mena. Artinya, penindasan buat masyarakat kami,” katanya.

Penolakan terhadap kedatangan Jokowi tidak hanya datang dari Kholid. Koalisi Rakyat Banten juga menyatakan keberatan dan menyoroti kebijakan era Jokowi, khususnya yang berkaitan dengan PIK 2.

Di sisi lain, ada pula warga yang menyambut rencana kedatangan Jokowi. Kelompok yang mendukung kehadirannya melihat acara tersebut sebagai kegiatan budaya dan silaturahmi, bukan agenda politik, sebagaimana ditegaskan pihak panitia.

Kholid sendiri menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada acara budaya.

“Banyak hal persoalan di Indonesia ini penyebabnya dari zaman kekuasaannya Jokowi dan sekarang dia sedang safari politik. Ini kan tidak sedap secara nilai politik, apalagi mereka punya persoalan di Banten,” ujarnya.

Ia juga menegaskan penolakannya didasarkan pada kepentingan yang menurutnya berkaitan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga: Soal Kasus Ijazah Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Kebutuhan Publik Bukan Soal Dia Difitnah atau Tidak

“Ya, otomatis kami menolak karena saya merasa dirugikan. Kemudian, ada orang yang bertentangan dengan sikap kami, ya sah-sah saja karena mungkin mereka diuntungkan dengan nilai recehnya itu,” kata Kholid.

Kholid bahkan mengaku akan memetakan pihak-pihak yang berada di balik kedatangan Jokowi apabila rencana tersebut tetap berjalan.

“Tindakan apa yang akan dilakukan seumpama Jokowi tetap hadir di Banten? Ya, pertama saya analisis dulu, ini siapa di belakang inisiatornya dan kemudian siapa yang ada di permukaan. Saya akan petakan itu,” ujarnya.

Kholid menyatakan akan mengambil langkah demonstrasi jika Jokowi benar-benar hadir di Banten.

“Yang jelas, kalau Jokowi datang ke Banten, saya akan melakukan aksi demonstrasi,” tegasnya.

Kedatangan Jokowi ke Banten pun kini menghadirkan dua wajah yang berbeda. Panitia menyiapkan Keuceran Mande Macan Guling sebagai ruang budaya dan silaturahmi, sementara sebagian kelompok masyarakat menjadikannya momentum untuk kembali menyuarakan keberatan terhadap kebijakan era Jokowi dan persoalan PIK 2.