Kredit Foto: Setneg
Wacana Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi mengubah peta elektoral secara signifikan.
Di satu sisi, masuknya Jokowi ke posisi puncak partai diperkirakan dapat mendongkrak perolehan suara PSI. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi menggerus suara partai-partai politik yang selama ini berada dalam barisan pendukung mantan Presiden tersebut.
Potensi pergeseran suara itu menjadi pembahasan dalam podcast yang dipandu jurnalis senior Akbar Faizal bersama Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pada 3 September 2026.
Dalam diskusi tersebut, Akbar mengungkap kabar bahwa Jokowi akan didaulat menjadi Ketua Umum PSI pada Oktober atau November mendatang.
Menurut Akbar, sejumlah survei yang tidak dipublikasikan menunjukkan posisi Jokowi di dalam struktur PSI akan berpengaruh terhadap daya elektoral partai tersebut.
"Kalau Pak Jokowi hanya sebagai ketua dewan pembina itu potensi hanya 78%. Tapi kalau ketua umum itu akan meledak antara 13 sampai 16. Sebuah survei itu bisa sampai 17 sampai 20," ujar Akbar.
Potensi lonjakan suara PSI tersebut kemudian dikaitkan Akbar dengan kemungkinan terganggunya perolehan suara partai-partai politik yang selama ini menjadi mitra politik Jokowi.
"Apakah tidak Anda berpikir bahwa ini potensial akan membuat sahabatnya Pak Jokowi, partainya sahabatnya Pak Jokowi itu akan terganggu?... akan merampas porsi-porsi dan kursi-kursi dari partai-partai sahabat Anda sendiri," kata Akbar kepada Budi Arie.
Budi Arie merespons kekhawatiran tersebut dengan menempatkan potensi perpindahan suara sebagai bagian dari persaingan dalam demokrasi.
"Begini dalam demokrasi kompetisi ini kita magnet secara baik-baik aja lah. Ini kan soal bagaimana apa suara rakyat diwakili dan rakyat memperoleh tempat untuk suara-suara yang dan aspirasi yang mereka inginkan," ujar Budi Arie.
Budi Arie sendiri disebut-sebut berpotensi menduduki posisi Sekretaris Jenderal PSI.
Sementara itu, Adi Prayitno mengungkap adanya daya ungkit Jokowi terhadap elektabilitas PSI berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia pada periode Juli hingga Agustus 2026.
Adi mengatakan sekitar 40 persen masyarakat mengetahui safari politik Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk Lampung dan NTT, yang disebut bertujuan untuk membesarkan PSI.
Baca Juga: Dibandingkan Wapres Sebelumnya, Posisi Gibran Dianggap Lemah tanpa Bantuan Jokowi
"Dari 40% yang tahu itu potensi 13%-nya berpotensi bergabung dan memilih PSI," kata Adi.
Angka tersebut dinilai menjadi salah satu dasar keyakinan bahwa keterlibatan Jokowi dapat memberikan tambahan kekuatan elektoral bagi PSI.
Dengan demikian, wacana Jokowi memimpin PSI tidak hanya menyangkut perubahan kepemimpinan internal partai, tetapi juga berpotensi memengaruhi distribusi suara di antara partai-partai politik yang selama ini berada dalam lingkaran pendukung Jokowi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: