Mahfud MD Sebut Prabowo Saat Ini Tersandera

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai terdapat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan karena apa yang disampaikan Presiden melalui pidato kenegaraan dinilai belum sepenuhnya terlihat dalam praktik pemerintahan.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud saat berbincang dalam siniar di kanal YouTube NOTASLIMBOY TV yang dipandu Sammy Notaslimboy dan Rindra Danantara pada 13 September 2026.

Dalam perbincangan itu, Mahfud ditanya mengenai arah pemerintahan saat ini. Ia kemudian membandingkan pidato-pidato Prabowo dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Mahfud menilai terdapat jarak antara pesan yang disampaikan Prabowo dengan implementasinya. Menurut dia, sejumlah kebijakan justru berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

"Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden. Ada sesuatu yang menyandera dia. Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri," kata Mahfud.

Selain menyoroti posisi Presiden, Mahfud mengkritik jajaran menteri dalam pemerintahan saat ini. Ia menilai sejumlah menteri belum menunjukkan ketegasan dalam menjalankan tugas masing-masing.

Mahfud membandingkannya dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, para menteri pada periode tersebut lebih responsif ketika harus menjelaskan maupun menangani persoalan di kementerian masing-masing.

Sementara dalam pemerintahan saat ini, Mahfud melihat sebagian menteri cenderung pasif. Kondisi itu, menurut dia, membuat roda pemerintahan berjalan tanpa arah yang cukup terpusat.

Baca Juga: Ini Alasan Mahfud MD Panggil Jokowi dengan Nama Mulyono

Mahfud juga mengaitkan persoalan tersebut dengan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Ia menilai langkah pemberantasan korupsi masih berpotensi dipengaruhi hubungan politik dan kepentingan tertentu.

"Mau memberantas korupsi ya pilih-pilih juga. Yang sudah jelas ada indikasi, karena dianggap punya jasa politik, punya pelindung politik, dan kedekatan politik, itu tidak ditindak kecuali sudah sangat terpaksa," ujar Mahfud.

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai mantan pejabat pemerintah sekaligus pakar hukum tata negara. Kritik yang disampaikannya mencakup pelaksanaan kebijakan, kinerja kabinet, hingga komitmen penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo.