Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dividen BUMN jadi Kas Negara, Danantara Segera Temui Suahasil

        Dividen BUMN jadi Kas Negara, Danantara Segera Temui Suahasil Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani berencana untuk segera menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara, guna membicarakan lebih lanjut soal wacana penyetoran dividen BUMN kepada kas negara. 

        Penggodokan tersebut bakal dilakukan pasca Menteri Keuangan terdahulu, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana menarik sebagian dari keuntungan perusahaan BUMN, dari yang saat ini telah dialihkan ke Danantara untuk disetorkan ke APBN.  

        Rosan lantas menjadwalkan bakal berkoordinasi dengan Suahasil dan tim pada pekan ini, untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan Danantara dan Kementerian Keuangan, termasuk perkara dividen BUMN.

        "Ya, nanti kita akan bicara semua lah ya. Tapi ini kan baru, nanti kita akan bicara dengan Kementerian Keuangan, dengan Pak Menkeu pada minggu ini saya kira," ujar Rosan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

        Terpisah, Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda sempat menyoroti rencana penarikan dividen BUMN ke APBN. Ia menilai wacana tersebut berpotensi membuat Danantara keteteran. Terlebih, kinerja BUMN di bawah Danantara saat ini pun diklaim belum menunjukan pertumbuhan signifikan. 

        "Saya khawatir, jika ditarik lagi ke APBN, justru publik dan investor semakin tidak percaya terhadap pengelolaan Danantara ke depan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada efek positif dari Danantara terhadap kinerja BUMN," ujarnya kepada Warta Ekonomi beberapa waktu lalu. 

        Menurut dia, kondisi perusahaan pelat merah dalam koordinasi Danantara saat ini cenderung masih sama saat dibawahi Kementerian BUMN. Di sisi lain, perbankan pelat merah (Himbara) pun masih memberikan setoran dividen tertinggi. 

        "Jadi belum ada perubahan positif yang dihasilkan oleh Danantara, eh ini sudah diminta balik lagi dividennya. Saya rasa justru akan membuat kerugian dari Danantaranya karena kekuatan modal Danantara pasti akan berkurang," kata Nailul. 

        Baca Juga: Perkuat Peran Bea Cukai, Suahasil Pastikan Pemberantasan Rokok Ilegal Makin Masif

        Baca Juga: Bos Danantara Optimis Menkeu Baru Pengganti Purbaya Bawa Angin Segar ke Ekonomi

        Baca Juga: Menkeu Purbaya Diisukan Kena Reshuffle, Ini Dampaknya ke IHSG

        Lebih lanjut, Nailul menganggap permintaan itu pun turut menunjukkan adanya masalah pada arus kas (cashflow) di pemerintah pusat. Terlebih dalam menyokong sejumlah program prioritas Presiden, semisal program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

        "Pemerintah pusat, saat ini kekurangan dana untuk menjalankan berbagai program prioritas, seperti MBG. Maka, mereka mencari sumber-sumber pendapatan, salah satunya dari dividen BUMN," ungkap dia. 

        Jika keuntungan BUMN ditarik sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Danantara disebut berpotensi bakal kerepotan jika nantinya membutuhkan dana darurat. 

        "Dividen BUMN selama beberapa tahun terakhir memang menjadi sumber PNBP yang cukup krusial. Sehingga ketika ditarik ke Danantara, pasti kelimpungan juga ketika butuh dana dengan jumlah cukup besar dan mudah," tutur dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: