Purbaya Diganti, Pengamat Singgung Gaya Prabowo: Menteri 'Berisik' Tak Disukai

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dinilai tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kinerja ekonomi. Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat keputusan Presiden Prabowo Subianto juga bisa dibaca sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi kabinet dan memastikan para menteri mampu menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Hendri, kemampuan seorang menteri dalam mengelola komunikasi internal menjadi salah satu faktor penting dalam pemerintahan. Menteri tidak hanya dituntut memahami bidang yang dipimpinnya, tetapi juga harus mampu membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, Hendri menyoroti gaya komunikasi Purbaya selama menjabat sebagai Menkeu. Ia menilai Purbaya beberapa kali terlihat berseberangan dengan sejumlah pihak dan perbedaan pandangan tersebut terbuka di ruang publik.

“Karena kan Pak Purbaya tercatat beberapa kali, sering kemudian berseberangan dan ribut di media. Nah pola yang terbaca hari ini, per hari ini ya, Presiden tidak ingin atau tidak suka ada menteri yang berisik, kemudian tidak bisa melakukan konsolidasi dan manage internal stakeholder-nya,” ujar Hendri, dikutip Selasa (15/9/2026).

Salah satu hubungan yang menjadi sorotan adalah komunikasi Purbaya dengan Danantara. Hendri menilai perbedaan pandangan antara Menteri Keuangan dan Danantara beberapa kali muncul secara terbuka sehingga menjadi bagian dari dinamika yang ikut diperhatikan dalam melihat pergantian tersebut.

Bagi Hendri, persoalannya bukan semata-mata apakah perbedaan pendapat itu benar atau salah. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana seorang menteri mengelola perbedaan tersebut agar tidak berkembang menjadi kegaduhan yang justru mengganggu konsolidasi pemerintahan.

Dalam pemerintahan, perbedaan pandangan antarlembaga pada dasarnya merupakan hal yang dapat terjadi. Namun, menurut Hendri, kemampuan melakukan komunikasi dan mencari titik temu menjadi penting ketika perbedaan tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan pengelolaan negara.

Karena itu, pergantian Purbaya dapat dibaca sebagai upaya Prabowo menata kembali hubungan antarpemangku kepentingan di sektor ekonomi. Perspektif tersebut menempatkan kemampuan manage stakeholder sebagai salah satu pertimbangan yang tidak kalah penting dibandingkan capaian teknis seorang menteri.

Hendri juga menilai pergantian Menkeu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan menjaga soliditas kabinet. Menurut dia, Presiden membutuhkan jajaran menteri yang dapat bergerak dalam satu arah sehingga koordinasi pemerintahan berjalan lebih efektif.

Baca Juga: Program MBG Jadi Bumerang: Kasus Korupsi Bayangi Purbaya

Penilaian tersebut sekaligus membuat posisi Menteri Keuangan menjadi strategis. Sebagai salah satu figur utama dalam pengelolaan fiskal negara, Menkeu harus berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk kementerian ekonomi lain, lembaga negara, serta institusi yang terlibat dalam agenda prioritas pemerintah.

Di sisi lain, Hendri menegaskan bahwa persoalan ekonomi tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Menteri Keuangan. Ia menilai kinerja ekonomi merupakan hasil kerja sejumlah kementerian dan lembaga sehingga evaluasi terhadap kondisi tersebut seharusnya tidak hanya diarahkan kepada satu pejabat.

Meski demikian, ia melihat masih ada sejumlah persoalan ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah belum kuatnya insentif ekonomi bagi kelompok kelas menengah yang dinilai belum mendapatkan dorongan yang cukup untuk kembali meningkatkan aktivitas ekonominya.

Menurut Hendri, program pemerintah selama ini relatif banyak diarahkan untuk mendorong konsumsi dan belanja masyarakat kelas bawah. Sementara itu, kelas menengah juga membutuhkan kebijakan yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi mereka untuk tumbuh secara ekonomi.

“Namanya insentif ekonomi mestinya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan supaya ada gerakan dari kelas menengah untuk bisa tumbuh secara ekonomi gitu,” ujarnya.

Dengan demikian, Hendri melihat reshuffle Menkeu sebagai kombinasi antara evaluasi kinerja, kebutuhan konsolidasi politik, serta upaya memperkuat efektivitas pemerintahan. Dalam pembacaan tersebut, kemampuan seorang menteri menjaga komunikasi dan mengelola hubungan dengan stakeholder menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan soliditas kabinet.

Presiden Prabowo sendiri telah resmi mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 14 September 2026.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sehingga sudah memiliki pengalaman di lingkungan Kementerian Keuangan. Pergantian tersebut membuat perhatian kini tertuju pada kemampuan Suahasil menjalankan fungsi fiskal sekaligus membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam kabinet.

Pergantian Purbaya tidak hanya menyisakan pertanyaan mengenai evaluasi kinerja ekonomi. Jika pembacaan Hendri benar, langkah tersebut juga menunjukkan bahwa Prabowo membutuhkan menteri yang tidak hanya kuat dalam mengambil kebijakan, tetapi juga mampu menjaga komunikasi, meredam perbedaan, dan memastikan konsolidasi dengan para stakeholder tetap berjalan.