Tito Warning Pemda Hati-Hati Terbitkan Obligasi Daerah, Jangan Sampai Wariskan Beban Utang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menerbitkan obligasi daerah. Ia menekankan, skema obligasi adalah utang yang harus diperhitungkan secara matang agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.

Ia mengatakan, banyak kepala daerah yang mengeluhkan harus menanggung utang warisan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, penerbitan obligasi tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan kemampuan keuangan daerah.

"Prinsipnya jangan sampai menimbulkan beban bagi kepala daerah yang baru. Kan banyak sekarang kepala daerah yang curhat ke saya karena mereka harus menanggung utang yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Tito, obligasi daerah tetap dimungkinkan jika digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dikelola dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Jika dikelola dengan baik, rumah sakit tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: Polemik Obligasi Daerah, Tim Purbaya atau Tim Pramono? Ekonom INDEF Pilih Purbaya

Baca Juga: Purbaya Larang Jakarta Cari Utang, Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi Rp5,6 Triliun

Baca Juga: Purbaya Sentil Rencana Obligasi Daerah: Pemda Masih Punya Dana Rp100 Triliun di Bank

"Kalau mungkin utang itu bersifat produktif, misalnya membuat rumah sakit dan rumah sakit itu menguntungkan menjadi BLUD, itu fine. Karena ada pemasukan dan itu bisa membayar utang-utang itu. Bahkan menguntungkan, bisa bayar utang, dapat lagi PAD," tuturnya.

Namun, Tito mengingatkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah untuk tidak memaksakan diri menerbitkan obligasi, apalagi jika sudah memiliki beban utang sebelumnya.

"Bayangin kalau seandainya dia punya kemampuan fiskal rendah, sudah ada utang, suruh mengeluarkan obligasi lagi. Tambah berat lagi bagi kepala daerah berikutnya. Nanti tekor nantinya," kata Tito.