Sebelum Diangkat Jadi Kepala Bakom, Syahganda Bilang Gibran Harus Selesai di Dua Tahun Ini

Gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, bisa menjadi pintu untuk membicarakan kembali arah politik Indonesia.

Sebelum diangkat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI pada Jumat (2/10), ia bahkan sempat melontarkan pernyataan keras mengenai keberadaan Gibran dalam kepemimpinan nasional.

Syahganda menilai persoalan Gibran bukan sekadar perkara hukum. Menurutnya, isu tersebut juga berkaitan dengan moral dan etika kehidupan berbangsa.

“Gibran ini simbol daripada kerusakan bangsa dari segi moral dan etika, maka Gibran ini memang harus selesai di dua tahun ini,” kata Syahganda saat hadir sebagai narasumber dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto yang tayang 25 September 2026.

Baca Juga: Hakim MK Pusing soal Dokumen Pendidikan Gibran: Mungkin Harus Istikharah Dulu

Pernyataan itu disampaikan ketika Syahganda membahas gugatan yang diajukan Profesor Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Syahganda mengatakan momentum tersebut semestinya tidak hanya dilihat dari proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk membangun kehidupan politik yang lebih mengedepankan pertumbuhan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Ia kemudian mengaitkan persoalan itu dengan proses kaderisasi dan pengalaman kepemimpinan. Syahganda membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden sebelumnya, termasuk Adam Malik, B.J. Habibie, Jusuf Kalla, dan Boediono.

“Gibran ini memang tidak pantas jadi wapres. Kita pernah punya wapres namanya Adam Malik, PBB semua orang tepuk tangan ketika dia berpidato. Lalu kita punya wapres Habibie yang bisa membuat pesawat terbang, kita punya wapres Yusuf Kalla, kita punya wapres Boediono,” ujarnya.

Baca Juga: Paman Anwar Usman Bilang Begini soal Sengketa Ijazah Gibran

Menurut Syahganda, perbandingan tersebut menunjukkan pentingnya pengalaman sebelum seseorang berada di tingkat kepemimpinan nasional. Ia kemudian melontarkan kritik terhadap perjalanan Gibran menuju posisi wakil presiden.

“Tiba-tiba bocil muncul. Dia ngerusak sistem saraf kita sebagai orang-orang normal di bangsa ini. Nggak ada kompetensinya," sambungnya.

"Harusnya ini orang jadi camat dulu. Jadi wali kota pun nggak pantas,” lanjut dia.

Di tengah kritiknya, Syahganda menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan sebagai persoalan kebencian personal terhadap Gibran. Ia mengatakan kritik tersebut berkaitan dengan gagasannya mengenai penataan kembali politik Indonesia.

“Bukan saya membenci orang sebagai masukan personal. Indonesia harus disusun ulang berdasarkan landasan moral politik,” imbuh Syahganda.