Legislator Sentil Ekspansi Transjakarta Laut & Udara: Bukan Ranahnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat sorotan dari DPRD DKI Jakarta terkait rencana memperluas lini usaha PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor angkutan laut dan udara.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/10/2026), Fraksi PKS mempertanyakan urgensi ekspansi tersebut dan mengingatkan risiko mission creep ketika perusahaan memperluas kegiatan usaha di luar bisnis utamanya.

Juru bicara Fraksi PKS Muhammad Al Fatih mengatakan Transjakarta masih memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu dibenahi sebagai perusahaan yang selama ini berfokus pada layanan bus. Karena itu, ekspansi ke sektor transportasi laut dan udara dinilai perlu dikaji lebih lanjut.

“Fraksi PKS mengingatkan risiko mission creep, yaitu ketika perusahaan terlalu banyak menjalankan kegiatan baru, sementara bisnis utamanya sendiri masih memerlukan pembenahan," ujar Fatih dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Rencana perluasan usaha tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta. Dalam rancangan tersebut, modal dasar Transjakarta diusulkan meningkat dari Rp5,2 triliun menjadi Rp13,4 triliun.

Al Fatih mempertanyakan pemberian penugasan transportasi laut dan udara kepada Transjakarta. Menurut dia, kedua sektor tersebut memiliki karakteristik dan kompetensi berbeda dari bisnis utama Transjakarta.

“Mengapa kegiatan tersebut tidak ditangani oleh BUMD atau badan usaha yang memang mempunyai kompetensi khusus di bidang tersebut?" kata Al Fatih.

Kritik serupa disampaikan Fraksi PSI yang menyoroti risiko pengoperasian transportasi laut dan udara terhadap keuangan daerah, terutama di tengah ancaman defisit anggaran.

Juru bicara Fraksi PKS Francine Widjojo juga mengingatkan agar ekspansi Transjakarta tidak menambah beban finansial masyarakat Jakarta. Ia meminta pemerintah memastikan biaya pengembangan layanan tidak berujung pada kenaikan tarif atau penurunan kualitas layanan transportasi dalam kota.

“Jangan sampai ongkos ekspansi ini ditebus rakyat lewat kenaikan tarif atau penyusutan layanan dalam kota,” kata Francine.

Baca Juga: Siap-siap Berubah! Pramono Bakal Rombak Aturan Ganjil Genap dan CFD Jakarta: Harus Benar-benar Bermanfaat

Baca Juga: Pramono Bocorkan Akan Ada Transjakarta Udara

Baca Juga: Transjakarta Tak Cuma Bus, Pramono Siapkan Modal untuk Kelola Transportasi Laut Kepulauan Seribu

Salah satu persoalan yang juga perlu dihitung Pemprov DKI adalah skema tarif layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan masyarakat Kepulauan Seribu selama ini termasuk dalam kelompok yang memperoleh fasilitas transportasi tertentu dari Pemprov DKI.

Menurut Pramono, skema tersebut perlu disesuaikan apabila layanan transportasi laut nantinya dikelola Transjakarta. Pemerintah harus menghitung konsekuensi pembiayaan apabila seluruh perjalanan warga Kepulauan Seribu digratiskan.

"Sehingga dengan demikian harapannya dengan pengaturan ini, warga Pulau Seribu yang selama ini mereka kan transportasi di darat atau kan termasuk 15 golongan. Tentunya nanti akan ada penyesuaian untuk itu," pungkas Pramono.