Anggaran Kemenkes 2027 Turun 10,44 Persen, Legislator Pulung: Jangan Kurangi Hak Kesehatan Rakyat
Kredit Foto: Ist
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, meminta pemerintah memastikan penurunan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam RAPBN 2027 tidak berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan maupun akses masyarakat terhadap pengobatan.
Pagu indikatif Kemenkes pada 2027 tercatat sekitar Rp102,1 triliun, turun 10,44 persen dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp114 triliun. Penurunan tersebut dinilai perlu disertai penjelasan transparan mengenai dampaknya terhadap program kesehatan dan pembiayaan layanan medis.
Pulung menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, termasuk keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Efisiensi anggaran jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi,” ujar Pulung dalam keterangannya.
Ia mencatat, kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada 2027 dipertahankan sebanyak 96,8 juta jiwa. Pemerintah juga menargetkan bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.
Namun, Pulung mengingatkan bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Pemerintah harus memastikan masyarakat miskin benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
Menurutnya, negara tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka kepesertaan, tetapi juga menjamin akses nyata terhadap fasilitas kesehatan, pengobatan, dan layanan medis yang berkualitas.
Pusat Diminta Tidak Membebani Pemerintah Daerah
Pulung juga menyambut rencana perluasan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat hingga kelompok desil 8 yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 atau paling lambat 2028.
Meski demikian, ia meminta pemerintah mencermati simulasi pembagian beban fiskal yang disusun Kementerian Sosial, terutama terkait rencana pelibatan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam pembiayaan bantuan iuran bagi kelompok masyarakat tertentu.
Menurut Pulung, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda sehingga pembagian tanggung jawab pembiayaan harus mempertimbangkan kapasitas keuangan masing-masing pemerintah daerah.
“Kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Jangan sampai masyarakat di kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil kehilangan perlindungan karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar iuran. Kalau negara ingin memperluas jaminan kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan ada mekanisme pemerataan kemampuan fiskal,” tegasnya.
Ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak sekadar memindahkan beban pembiayaan kepada daerah tanpa menyediakan mekanisme penyesuaian dan dukungan fiskal yang memadai.
Pulung juga menilai rencana tidak menaikkan tarif BPJS Kesehatan pada 2027 sebagai langkah positif. Namun, kebijakan tersebut perlu didukung perencanaan keuangan yang terukur agar keberlanjutan JKN tetap terjaga tanpa menambah beban masyarakat.
DTSEN Harus Diperbaiki agar Bantuan Tepat Sasaran
Selain persoalan anggaran, Pulung menyoroti kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan pemerintah.
Ia menilai masih terdapat ketidaksesuaian data di lapangan, termasuk warga kurang mampu yang justru masuk dalam kategori desil ekonomi lebih tinggi sehingga berpotensi tidak memperoleh bantuan yang semestinya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah memperkuat verifikasi faktual melalui pemeriksaan langsung di lapangan serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Komisi IX DPR RI, lanjut Pulung, akan mengawal kebijakan anggaran kesehatan, program JKN, perluasan bantuan iuran, hingga perbaikan data penerima manfaat agar perlindungan kesehatan tidak hanya menjadi target administratif.
“Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat. Orang miskin tidak boleh kehilangan hak atas kesehatan hanya karena tidak punya uang atau pemerintah gagal mengelola data dan anggaran,” tutupnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: