Bayar Retribusi Daerah Kini Bisa via QRIS hingga Paylater di Lampung

Paylabs berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung dan Bank Lampung untuk memperluas pilihan pembayaran retribusi daerah melalui Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah (SAIBARA). Kolaborasi ini memungkinkan masyarakat Lampung mengakses berbagai metode pembayaran digital dalam satu ekosistem, mulai dari QRIS, virtual account, e-wallet, hingga paylater.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Kantor Bapenda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (7/10). Melalui kolaborasi ini, Paylabs mendukung integrasi berbagai kanal pembayaran ke dalam ekosistem SAIBARA, sementara Bank Lampung berperan dalam penyediaan infrastruktur perbankan dan proses penyelesaian transaksi (settlement) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bapenda Lampung.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa digitalisasi pembayaran retribusi daerah merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan layanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat.

“Melalui SAIBARA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan retribusi dalam satu platform dan memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya,” ungkapnya.

Direktur Paylabs, Bram Helianto, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi. Menurutnya, sinergi antarpihak menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan layanan pembayaran yang semakin mudah diakses masyarakat.

“Paylabs hadir untuk mendukung Bapenda Lampung dan Bank Lampung melalui infrastruktur pembayaran yang memungkinkan berbagai kanal pembayaran terintegrasi dalam satu ekosistem. Dengan dukungan tersebut, masyarakat memiliki kemudahan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah secara digital,” tutur Bram.

SAIBARA saat ini telah digunakan oleh 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung dan mencakup berbagai layanan retribusi, terutama di sektor pariwisata dan layanan publik. Dengan dukungan infrastruktur pembayaran Paylabs, masyarakat dapat memilih metode pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Setelah pembayaran berhasil, status dan detail transaksi dapat dipantau secara digital melalui aplikasi. Masyarakat juga dapat mengakses dokumen transaksi, seperti Surat Penetapan Retribusi Daerah (SPdORD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Sejalan dengan perluasan pilihan pembayaran dalam ekosistem SAIBARA, opsi *paylater* atau *Buy Now Pay Later* (BNPL) juga tersedia sebagai alternatif sumber dana pembayaran, termasuk melalui Shopee PayLater. Kehadiran opsi tersebut melengkapi berbagai kanal pembayaran lain yang tersedia dalam ekosistem SAIBARA.

Perluasan pilihan pembayaran digital ini sejalan dengan pertumbuhan penggunaan instrumen pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 16,07 miliar transaksi pada kuartal II 2026, tumbuh 36,88% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada periode yang sama, transaksi QRIS juga tumbuh 100,12%.

Di Lampung, digitalisasi transaksi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Dari QRIS hingga Green Retail, APRINDO Bawa Lima Isu Strategis Ritel Indonesia ke Forum Asia Pasifik di Tokyo

Baca Juga: Isu Gaji ASN Ditarik dari BPD ke Bank BUMN, Menkeu Purbaya: Dari Pusat Tak Ada

Dalam kerja sama ini, Bank Lampung turut mendukung penguatan infrastruktur pembayaran yang aman, mudah, dan dapat diandalkan.

“Kami mendukung pembayaran melalui QRIS sekaligus menjalankan peran dalam proses settlement ke RKUD Bapenda Lampung. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan penyedia teknologi pembayaran seperti ini penting untuk membangun ekosistem transaksi pemerintah daerah yang semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana.

Kolaborasi ini memperkuat peran Paylabs dalam menghadirkan sistem pembayaran digital terintegrasi di lingkungan layanan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembayaran retribusi secara digital di Provinsi Lampung.