BPD Diminta Naik Kelas, Jangan Cuma Simpan Dana Daerah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong melakukan transformasi peran dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional. Perubahan itu dinilai penting di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah dan perlambatan ekonomi yang menuntut model pembiayaan lebih produktif.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia di Solo yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujar Agus.

Menurut dia, BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman ekonomi lokal, hingga jaringan operasional yang menjangkau wilayah daerah.

Dengan posisi tersebut, BPD dinilai memiliki peluang besar untuk memastikan setiap dana yang berputar di daerah memberi nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil.

Agus menegaskan keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menghambat pembangunan. Karena itu, inovasi pembiayaan perlu diperkuat agar belanja pemerintah daerah tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi terjaga.

Salah satu instrumen yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembiayaan layanan publik, sektor kesehatan, pendidikan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” katanya.

Dalam konteks tersebut, ASBANDA juga mengusulkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi kepada regulator agar pembiayaan sektor publik daerah dapat berjalan optimal dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Untuk mempercepat transformasi, Agus menyebut BPD perlu fokus pada tiga pilar utama, yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan produktif, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

Menurut dia, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari laba atau aset, tetapi dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan BPD memiliki peran penting dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan memperkuat sektor riil terutama UMKM.

Seminar nasional tersebut menjadi momentum untuk mempercepat transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan.