PDIP soal 2 Tahun Prabowo-Gibran: Seperti Naik Roller Coster, Selamat Menikmati!

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memberikan evaluasi kritis terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

PDIP menilai dinamika pemerintahan saat ini penuh tantangan berat bak wahana roller coaster sekaligus menyentuh persoalan mendasar terkait legitimasi kepemimpinan dan kondisi ekonomi nasional.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menggambarkan perjalanan pemerintahan dalam dua tahun terakhir dipenuhi dinamika ketidakpastian yang menguji ketahanan nasional.

"Dua tahun seperti naik roller coaster, tiap tikungan, turunan, dan tanjakan bikin jantung diuji. Selamat menikmati dan semoga kuat hati kalian melihat Ibu Pertiwi dan NKRI," ujar Deddy.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendorong pemerintah untuk melakukan otokritik terhadap realisasi janji-janji kampanye.

Hasto menyoroti tingginya angka pengangguran terdidik serta menurunnya tingkat kepercayaan pasar sebagai persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan melalui efisiensi dan konsolidasi fiskal.

Secara khusus, PDIP menilai tantangan terbesar Presiden Prabowo berasal dari persoalan etika dan keabsahan posisi wakil presidennya.

Menurut Hasto, memori publik kembali terungkit mengenai dugaan intervensi kekuasaan masa lalu, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 terkait batasan usia capres-cawapres.

"Presiden Prabowo memiliki suatu beban terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara wakil presiden ternyata tidak memenuhi syarat... Ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada dinamika persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024.

Walaupun MK menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah setingkat SMA, MK menetapkan hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan kedudukannya sebagai wakil presiden.

PDIP mendesak pemerintah agar lebih terbuka menerima masukan dari akademisi, guru besar, dan elemen kritis masyarakat demi menjaga stabilitas tata kelola negara ke depan.