PDIP-PKS Semangat soal Pemakzulan Gibran, Gerindra Disindir: Tak Ada Untungnya Bela Anak Jokowi

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan dalam kalkulasi politik partai-partai di DPR RI.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai, jika komunikasi antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berlanjut menjadi konsolidasi bersama fraksi lain, desakan pemakzulan berpotensi berkembang menjadi gelombang politik yang sulit dibendung.

"Jika terwujud pertemuan antara PKS dan PDIP apalagi kemudian diikuti oleh partai-partai lain, maka yang terjadi adalah gelombang besar pemakzulan itu tidak tertahankan lagi," kaya Hersubeno dalam tayangan YouTube Hersubeno Point, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Baca Juga: Nasib Gibran Tak Selamat di MA, PDIP: Kebenaran akan Mencari Jalannya Sendiri

Ia juga menyoroti perubahan opini publik yang menurutnya semakin banyak mengarah pada tuntutan pencopotan Gibran dari kursi wakil presiden. Pergeseran sikap masyarakat tersebut dinilai dapat mempengaruhi keputusan partai politik, terutama karena mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan suara konstituen.

"Dengan mood publik yang menunjukkan terjadinya pergeseran sikap menginginkan pemakzulan itu jauh lebih besar, partai-partai dipastikan tidak akan berani mengabaikan begitu saja," ujarnya.

Menurut Hersubeno, situasi tersebut semakin menarik karena partai-partai politik mulai memasuki fase persiapan menghadapi tahun politik. 

Dalam kondisi seperti itu, pertimbangan elektoral menjadi semakin sensitif. Ia bahkan menilai partai pendukung pemerintah, termasuk Gerindra, tidak memperoleh keuntungan strategis dengan terus membela dan mempertahankan posisi Gibran.

"Lagi pula buat partai-partai politik termasuk Gerindra tidak ada untungnya kok sesungguhnya tetap membela dan mempertahankan Gibran," imbuh dia.

Menguatnya pembicaraan mengenai langkah politik di parlemen tidak terlepas dari komunikasi yang mulai terjalin antara PKS dan PDIP.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, sebelumnya mengonfirmasi bahwa pimpinan partainya telah menjalin komunikasi intensif dengan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk menyikapi polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran.

Kholid juga mengungkapkan bahwa PDIP memberikan respons positif terhadap wacana penegakan norma etika dan hukum tata negara terkait persoalan persyaratan administrasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Lebih lanjut, PKS sendiri mengaku tengah mematangkan opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) melalui penggunaan Hak Angket DPR RI. Meski demikian, Kholid menegaskan belum ada keputusan final mengenai langkah tersebut.

PKS masih berupaya membangun kesepahaman dengan fraksi-fraksi lain sebelum mengajukan hak interpelasi maupun hak angket dalam sidang paripurna DPR RI. Dengan demikian, arah konsolidasi politik di parlemen masih bergantung pada perkembangan komunikasi antarpihak yang terlibat.