PKS Desak Kapolda Jateng Dicopot Buntut Intimidasi Santri Ponpes Sukoharjo

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sorotan tersebut muncul setelah pihak pesantren menyampaikan pengaduan dugaan intimidasi terhadap santriwati saat aparat melakukan penggeledahan.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan keprihatinan atas laporan tersebut. Ia meminta Polri memberikan klarifikasi secara menyeluruh sekaligus memastikan perlindungan terhadap anak-anak dan penghormatan terhadap warga pesantren.

“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengaduan yang disampaikan pihak pesantren. Keterangan mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati, terlebih anak-anak di bawah umur, harus mendapat perhatian serius. Polri perlu menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi dan memastikan seluruh tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kholid di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Menanggapi keterangan kepolisian yang menyebut penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur, Kholid meminta agar penjelasan tersebut disertai pemeriksaan objektif terhadap pengaduan pihak pesantren.

Menurutnya, perbedaan keterangan antara kepolisian dan pihak pesantren perlu dijernihkan melalui penelusuran fakta secara transparan.

Sorotan serupa disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring. Ia bahkan mendesak pencopotan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah menyusul polemik penggeledahan tersebut.

Tifatul menilai tindakan aparat dalam penggeledahan itu berlebihan dan tidak pantas, terutama setelah muncul laporan dugaan intimidasi serta perlakuan tidak patut terhadap para santriwati.

"Gara-gara isu warung babi, pesantren perempuan Al-Qur’an di Sukoharjo digerebek Polda Jateng. Santriwati di waktu dini hari disuruh keluar tanpa hijab, disuruh tengkurap di lapangan,” tulis Tifatul melalui akun pribadinya, Minggu (1/11/2026).

Penggeledahan yang berlangsung pada akhir Oktober 2026 itu berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada September 2026.

Namun, pelaksanaan penggeledahan menjadi sorotan setelah pihak pesantren melaporkan dugaan intimidasi, penggunaan senjata laras panjang, serta tindakan aparat yang dinilai mengabaikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tifatul juga mempertanyakan kepemimpinan Kapolda Jawa Tengah dalam menangani persoalan tersebut. Ia menilai tindakan aparat berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

“Kapolda Jateng, ini dengan bangga berargumen arogan. Di tengah ademnya Kapolri bangun citra umat Islam, tapi dirusak oleh Kapolda Jateng ini,” tulis Tifatul.

Selain mendesak pencopotan Kapolda Jawa Tengah, Tifatul meminta Komisi III DPR RI menindaklanjuti polemik tersebut melalui evaluasi terhadap kepemimpinan kepolisian di wilayah Jawa Tengah.