Prasasti Proyeksikan Ekonomi Kuartal III/2026 Tumbuh 5,2%, Tekanan Diperkirakan Menguat pada Kuartal IV

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2026 mencapai sekitar 5,2% secara tahunan (year-on-year/YoY). Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga dan pemulihan ekspor manufaktur. Namun, tekanan ekonomi diperkirakan semakin terasa pada kuartal IV/2026 akibat kenaikan harga minyak, dampak El Niño, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menjelang rilis data produk domestik bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Prasasti memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada di kisaran 5,2%–5,4%. Batas atas proyeksi tersebut setara dengan target pertumbuhan dalam APBN 2026.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, meskipun momentumnya mulai melemah. Penjualan eceran riil kembali tumbuh 1,3% setelah mengalami kontraksi pada kuartal II. Namun, pertumbuhan transaksi kartu dan uang elektronik melambat, sementara keyakinan konsumen menurun meski masih berada di zona optimistis.

Pada kuartal III, pemulihan ekspor manufaktur turut menahan perlambatan ekonomi. Namun, capaian pertumbuhan yang diperkirakan tetap di atas 5% tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tekanan yang akan dihadapi pada akhir tahun.

Dari sisi eksternal, konflik di Timur Tengah dan perlambatan ekonomi global mendorong kenaikan harga minyak. Kondisi ini menambah tekanan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) rata-rata hampir US$92 per barel pada Januari–September 2026, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.

Dampaknya mulai terlihat pada inflasi. Pada Oktober, kelompok transportasi, terutama bensin, menyumbang 0,59 poin persentase terhadap inflasi tahunan.

Tekanan tersebut juga merambat ke sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan yang melebar pada kuartal II dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp18.000 per dolar AS membuat stabilitas makroekonomi menjadi prioritas. Sepanjang tahun ini, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%.

Anggota Board of Advisors Prasasti sekaligus Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008, Burhanuddin Abdullah, menilai fungsi suku bunga saat ini tidak lagi semata-mata untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar.

"Suku bunga bukan lagi sekadar alat pendorong pertumbuhan, melainkan jangkar kepercayaan. Pelonggaran yang terlalu dini bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal," ujarnya.

Ekspor Manufaktur Mulai Pulih

Di tengah tekanan eksternal, sektor manufaktur mulai menunjukkan perbaikan. Research Director Prasasti Adhi N. Saputro mengatakan, pelemahan rupiah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan biaya bahan baku dan impor energi.

Indikasi pemulihan terlihat dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur S&P Global yang meningkat dari 52,4 pada September menjadi 54,0 pada Oktober 2026. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Maret 2024. Pesanan ekspor baru juga tumbuh paling cepat sejak survei dimulai pada 2011.

Meski demikian, survei yang sama mencatat kenaikan biaya input semakin cepat akibat harga bahan bakar, sementara penyerapan tenaga kerja justru melambat. Pada September, ekspor industri pengolahan tumbuh 16,78% secara tahunan. Sepanjang kuartal III, peningkatan ekspor manufaktur terutama berasal dari produk turunan kelapa sawit dan elektronik.

Adhi mengingatkan, pemulihan manufaktur belum memiliki fondasi yang kuat. Meskipun investor asing mulai masuk ke sektor manufaktur, investor domestik masih menahan ekspansi. Hal itu tercermin dari realisasi investasi dalam negeri yang turun 7,5%.

Menurut dia, selama investasi domestik belum pulih, pertumbuhan manufaktur masih bergantung pada permintaan ekspor yang rentan terhadap perlambatan ekonomi global.

"Angka kuartal III terlihat solid karena sebagian tekanan belum sepenuhnya merambat ke perekonomian. Ada jeda dari fluktuasi harga minyak, penurunan panen, dan karhutla. Dampaknya baru akan terasa penuh pada kuartal IV, tepat ketika ekonomi justru dituntut tumbuh lebih cepat," katanya.

Tekanan Kuartal IV Semakin Besar

Prasasti menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam APBN masih sulit dicapai, meskipun bukan hal yang mustahil. Untuk memenuhi target tersebut, ekonomi Indonesia perlu tumbuh sekitar 5,5% secara tahunan pada kuartal IV/2026. Target ini cukup menantang karena harus dicapai di tengah basis pertumbuhan yang tinggi, yakni 5,39% pada kuartal IV/2025.

Setidaknya terdapat tiga tekanan yang diperkirakan menghambat pertumbuhan pada akhir tahun.

Pertama, harga minyak yang masih tinggi akan meningkatkan biaya produksi dan transportasi, menekan margin dunia usaha, serta memperbesar nilai impor energi.

Kedua, fenomena El Niño berpotensi menekan produksi pangan, terutama padi. Produksi padi tercatat turun 18,3% pada September dan diperkirakan kembali turun 16,3% pada periode Oktober–Desember 2026. Kondisi ini berisiko mendorong kenaikan harga bahan pokok di tengah inflasi yang masih bertahan di atas 3%.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak paling rentan karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan pangan, sementara kemampuan menabung semakin terbatas.

Ketiga, kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung hingga Oktober di Kalimantan dan Sumatra berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi serta menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar.

Tekanan tersebut semakin sulit diatasi karena ruang kebijakan fiskal dan moneter terbatas. BI harus menjaga stabilitas rupiah sehingga belum memiliki keleluasaan untuk menurunkan suku bunga. Sementara itu, kenaikan harga minyak berisiko meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV.

Di sisi lain, proyeksi defisit APBN telah mendekati batas 3% terhadap PDB. Karena itu, mendorong pertumbuhan melalui tambahan belanja, ekspansi kredit, maupun kegiatan kuasi-fiskal berisiko mengurangi bantalan fiskal dan mengganggu stabilitas eksternal.

Kepastian Regulasi Jadi Kunci

Menghadapi keterbatasan tersebut, Prasasti menilai pemerintah perlu memperkuat fondasi pertumbuhan melalui kebijakan yang tidak sepenuhnya bergantung pada tambahan belanja negara.

Senior Economist Prasasti Piter Abdullah mengatakan, pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan nonfiskal, antara lain melalui relaksasi hambatan perdagangan non-tarif dan peningkatan kepastian regulasi.

Dalam jangka pendek, percepatan penetapan Neraca Komoditas 2027, termasuk kepastian kuota impor bahan baku, menjadi penting agar dunia usaha dapat menyusun rencana operasional secara lebih terukur.

"Dengan momentum Natal–Tahun Baru yang segera disusul Ramadan dan Idul Fitri, kepastian kuota memungkinkan dunia usaha menyusun rencana operasional yang terukur," ujarnya.

Piter menambahkan, keterbatasan ruang kebijakan fiskal dan moneter membuat kepastian aturan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Sisa anggaran terlihat besar, tetapi ruang geraknya tersandera beban subsidi energi dan bunga utang. Ketika ruang fiskal dan moneter sama-sama terbatas, dorongan pertumbuhan datang dari kepastian aturan main, bukan dari besarnya belanja," tutup Piter.