LBH Soroti Kasus Sadap: Polri Era Jokowi Disebut Jadi Alat Pertahankan Kekuasaan

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian terus memunculkan kritik terhadap institusi Polri.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan politisasi kepolisian yang disebut terus berlangsung sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Presiden Prabowo Subianto.

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyebut persoalan politisasi Polri menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Menurutnya, kasus penyadapan yang kini mencuat memperlihatkan bagaimana kepolisian masih rentan terseret kepentingan politik dan intervensi kekuasaan.

Baca Juga: Kasus Sadap Diusut, Prabowo Mendadak Adakan Pertemuan dengan 10 Eks Kapolri

"Persoalan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan akut politisasi Polri yang terus berlangsung sejak pemerintahan Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo Subianto saat ini," kata Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).

LBH Jakarta mengingatkan bahwa reformasi 1998 telah mengamanatkan pemisahan Polri dari TNI. Sejak saat itu, kepolisian seharusnya ditempatkan sebagai institusi sipil yang profesional serta menjalankan tugas dengan berpegang pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.

Namun, LBH Jakarta menilai cita-cita reformasi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Institusi kepolisian dinilai masih belum terbebas dari kepentingan politik maupun campur tangan kekuasaan.

Sorotan LBH Jakarta juga diarahkan kepada Presiden Prabowo. Lembaga tersebut menilai Prabowo memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk membenahi persoalan di tubuh Polri. Karena itu, pemerintah saat ini dinilai tidak bisa hanya berlindung di balik alasan mewarisi persoalan dari pemerintahan sebelumnya.

Lebih jauh, LBH Jakarta menilai politisasi kepolisian selama satu dekade terakhir dapat dilihat melalui sejumlah persoalan, mulai dari penempatan perwira tinggi Polri pada jabatan sipil, keterlibatan aparat dalam konflik politik, hingga tindakan represif terhadap kebebasan sipil.

Fadhil juga menyinggung berbagai penelitian yang disebut menunjukkan bahwa kepolisian pada masa pemerintahan Joko Widodo pernah digunakan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan. 

"Temuan berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kepolisian dalam periode pemerintahan Jokowi digunakan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan bahkan menggerakkan massa dalam pemilihan umum," ungkap Fadhil.

"Ketika institusi kepolisian semakin dekat dengan kekuasaan politik, batas antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan mempertahankan kekuasaan menjadi semakin rentan dikaburkan," sambungnya.

Selain persoalan politisasi, LBH Jakarta turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kewenangan kepolisian, terutama dalam penggunaan teknologi penyadapan. Mekanisme pengawasan yang masih bertumpu pada pengawasan internal dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.