Mengenang Panda Nababan, Politikus yang Berani Mengkritik Jokowi

Salah satu sisi menarik dari perjalanan hidup Panda Nababan adalah kiprahnya sebagai jurnalis senior sekaligus politikus yang dikenal tekun, berani, dan blak-blakan. Ia tidak segan mengkritik perilaku penguasa yang dinilainya sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Panda termasuk salah satu politikus yang secara terbuka mengkritik langkah dan perilaku Joko Widodo (Jokowi), baik di lingkungan partai maupun pemerintahan. Kritik tersebut disampaikan ketika sebagian elite politik memilih berhati-hati dalam berhadapan dengan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, keberanian Panda menyampaikan pendapat menjadi bagian dari dinamika kontrol dan keseimbangan dalam demokrasi.

Saya tidak memiliki hubungan persahabatan yang dekat dengan Panda Nababan. Namun, perjalanan dan aktivitasnya cukup sering bersinggungan dengan kehidupan jurnalistik dan intelektual saya. Panda merupakan salah satu figur penting dalam perjalanan dua media yang memiliki peran dalam kehidupan demokrasi Indonesia, yakni harian Prioritas dan Media Indonesia.

Panda pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum Prioritas pada 1987–1988 dan Kepala Litbang Media Indonesia pada 1988–1989. Saat itu, saya masih berusia 28 tahun dan cukup aktif menulis kolom, setidaknya sekali dalam sepekan, di media tersebut.

Kehidupan pers pada masa itu tidak berlangsung dalam suasana yang bebas. Menerbitkan media dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah bukan perkara mudah karena masih berada dalam tekanan kekuasaan. Prioritas sendiri kemudian mengalami pembredelan oleh pemerintah.

Pada 1990–1999, Panda menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum majalah Forum Keadilan. Saya juga menjadi kolumnis tetap di majalah tersebut dengan menulis setiap pekan. Sebelumnya, ketika Panda merintis karier sebagai wartawan di harian Sinar Harapan pada awal 1980-an, saya juga aktif menulis kolom di media tersebut.

Kami memang tidak bersahabat dekat. Namun, kiprah Panda di dunia jurnalistik berjalan beriringan dengan perjalanan akademik dan aktivitas intelektual saya sebagai penulis. Karena itu, saya mengikuti sebagian perjalanan profesionalnya, terutama dalam menjaga ruang kritik di tengah tekanan politik.

Dari Jurnalisme ke Politik: Membela Demokrasi

Perjalanan Panda tidak berhenti di dunia pers. Ia juga terlibat dalam politik, terutama dalam dinamika internal PDI Perjuangan. Pada 1998, ketika terjadi konflik internal partai dan tekanan politik terhadap Megawati Soekarnoputri, Panda berada di barisan yang membela Megawati.

Setelah Reformasi, Panda melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPR pada 1999–2012. Saya sendiri ketika itu berada di lingkungan DPP dan MPR pada 1998 serta periode 2004–2009. Namun, kami tidak banyak bertemu karena memiliki minat, komisi, dan tanggung jawab bidang yang berbeda.

Salah satu bagian penting dari perjalanan politik Panda adalah keberaniannya membela Megawati pada 1998. Dua puluh enam tahun kemudian, pada 2024, Panda kembali berada di pihak Megawati ketika hubungan politiknya dengan Jokowi mengalami ketegangan.

Dalam pandangan saya, Panda melihat adanya persoalan serius dalam hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan, terutama terkait sikap dan langkah politik yang dinilainya bertentangan dengan kepentingan serta keputusan partai.

Panda juga menjadi salah satu figur yang menentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ketika wacana tersebut berkembang, muncul kekhawatiran bahwa perubahan konstitusi dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

Saya memandang sikap Panda dan Megawati dalam persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan batas konstitusional masa jabatan presiden. Perdebatan mengenai kemungkinan perubahan UUD 1945 untuk membuka jalan bagi masa jabatan tiga periode merupakan persoalan mendasar dalam demokrasi. Kekuasaan harus memiliki batas dan tidak boleh diubah semata-mata untuk menguntungkan kepentingan politik seseorang.

Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Bagi saya, pengalaman itu memperlihatkan pentingnya keberadaan figur yang tetap berani menyampaikan keberatan ketika arah politik dinilai menyimpang dari prinsip konstitusi.

Kritik Terbuka terhadap Pencalonan Gibran

Panda juga dikenal lantang mengkritik langkah Jokowi dalam mendorong pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.

Kritik Panda tidak hanya menyangkut kapasitas dan pengalaman Gibran, tetapi juga proses politik yang mengantarkannya menjadi calon wakil presiden. Panda bahkan pernah menggunakan ungkapan keras, menyebut Gibran sebagai anak ingusan yang belum memiliki pengalaman memadai untuk maju sebagai kontestan pemilihan presiden.

Pernyataan tersebut menunjukkan gaya kritik Panda yang blak-blakan. Ia tidak segan menyampaikan keberatan secara terbuka, termasuk terhadap keputusan politik yang melibatkan keluarga presiden.

Kontroversi pencalonan Gibran semakin besar setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah penerapan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting dalam perdebatan mengenai konflik kepentingan dan integritas kelembagaan.

Bagi saya, persoalan ini tidak hanya menyangkut pencalonan seseorang, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap proses konstitusional. Ketika perubahan aturan beririsan dengan kepentingan keluarga penguasa, pertanyaan mengenai etika, konflik kepentingan, dan independensi lembaga negara menjadi tidak terhindarkan.

Di tengah situasi tersebut, Panda memilih bersuara. Ia menjadi salah satu politikus senior yang secara terbuka mempertanyakan langkah Jokowi, meskipun keduanya berada dalam lingkungan politik yang sama pada masa sebelumnya.

Keberanian Mengoreksi Kekuasaan

Apa yang dilakukan Panda, dalam pandangan saya, merupakan bentuk koreksi terhadap perilaku kekuasaan yang dinilai terlalu dominan dan mengabaikan mekanisme internal partai.

Persoalan tersebut tidak hanya terlihat dalam hubungan Jokowi dengan partai politik, tetapi juga dalam praktik pemerintahan. Ketika kekuasaan semakin terkonsentrasi, mekanisme pengawasan dan keseimbangan dapat melemah. Hubungan antara pemerintah, parlemen, dan lembaga penegak hukum pun berisiko kehilangan jarak yang diperlukan untuk menjaga independensi masing-masing.

Dalam situasi ketika partai politik dan parlemen dinilai tidak cukup kuat menjalankan fungsi pengawasan, kritik dari individu di dalam partai menjadi penting. Panda merupakan salah satu figur yang mengambil peran tersebut.

Saya melihat keberaniannya sebagai sesuatu yang tidak mudah. Mengkritik penguasa dari luar lingkaran kekuasaan tentu berbeda dengan mengkritik tokoh yang pernah memiliki hubungan politik dan berada dalam lingkungan partai yang sama.

Panda tidak memilih diam. Ia menyampaikan kritik secara terbuka, termasuk terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan keluarga dan kekuasaan presiden.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, saya menilai mekanisme checks and balances mengalami pelemahan. Konsentrasi kekuasaan, dominasi koalisi politik di parlemen, serta berbagai persoalan independensi institusi negara menjadi tantangan bagi kualitas demokrasi.

Dalam situasi tersebut, kritik Panda terhadap Jokowi di lingkungan PDI Perjuangan menjadi bagian dari dinamika demokrasi internal partai. Perbedaan pandangan dan keberanian mengoreksi pemimpin merupakan hal yang semestinya tumbuh dalam organisasi politik yang sehat.

Panda Nababan memperlihatkan bahwa fungsi kritik tidak harus selalu datang dari oposisi. Kritik juga dapat muncul dari dalam partai, bahkan dari orang-orang yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan politik yang sama.

Bagi saya, itulah salah satu warisan penting Panda Nababan. Ia bukan hanya wartawan senior yang pernah bekerja di sejumlah media penting, melainkan juga politikus yang berani menyampaikan kritik ketika kekuasaan dinilai melampaui batas.

Dalam demokrasi, keberanian seperti itu dibutuhkan. Sebab, kekuasaan tanpa kritik berisiko berjalan tanpa koreksi, sementara institusi yang kehilangan mekanisme pengawasan akan semakin rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Mengenang Panda Nababan, dengan demikian, bukan hanya mengenang perjalanan seorang jurnalis dan politikus. Ini juga menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan orang-orang yang berani bersuara, bahkan ketika kritik itu harus diarahkan kepada mereka yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan sendiri.