Revisi UU Penyiaran, Komdigi Tak Akan Batasi Kreator Konten Hingga UMKM

Pemerintah berupaya memastikan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran tidak membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya kreator konten dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktif memproduksi konten di ruang digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan, pemerintah telah memasukkan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses dan memproduksi informasi. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menjadi penonton, kini setiap orang dapat membuat dan menyebarkan konten melalui akun pribadi.

"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," tegas Angga dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Pusat Komdigi, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Angga menjelaskan, perubahan aturan diperlukan untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan media digital. Namun, pemerintah ingin memastikan terdapat batas yang jelas antara aktivitas ekspresi masyarakat sehari-hari dan kegiatan penyiaran yang dijalankan secara profesional.

Dia menegaskan, akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelasnya.

Baca Juga: Nezar Patria Sebut Komdigi Tak Atur Pembangunan Data Center, Ini Fokusnya

Selain perlindungan kebebasan berekspresi, pemerintah juga memasukkan aspek perlindungan anak sebagai salah satu prinsip dalam DIM RUU Penyiaran. Hal ini berkaitan dengan ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital yang kini menjadi sumber konsumsi konten masyarakat.

Untuk itu, DIM tersebut memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, serta transparansi algoritma. Pemerintah ingin memastikan sistem distribusi konten digital turut memperhatikan keselamatan anak.

"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," kata Angga.

Prinsip berikutnya adalah menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara industri penyiaran konvensional dan platform digital. Angga menilai, lembaga penyiaran televisi dan radio selama ini menjalankan sejumlah kewajiban, mulai dari kepatuhan terhadap standar isi siaran hingga ketentuan perpajakan dan ketenagakerjaan.

Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang adil bagi pelaku industri.

"Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh," ungkapnya.

Lebih lanjut, Angga menyebut penyusunan DIM telah melibatkan koordinasi lintas kementerian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan materi revisi UU Penyiaran selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja.

Pemerintah, kata dia, telah memiliki kesepahaman untuk memasuki tahap pembahasan bersama DPR. Namun, pembubuhan paraf DIM oleh para menteri bukan berarti seluruh substansi telah disepakati secara final.

"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.