Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Promosi Jabatan Bagi ASN dan TNI-Polri

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berencana memperluas kewajiban kepatuhan perpajakan sebagai salah satu persyaratan administrasi kenaikan pangkat dan promosi jabatan aparatur negara. Kebijakan ini tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga mencakup anggota TNI dan Polri. 

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengaitkan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan layanan administrasi pemerintahan, termasuk urusan kepegawaian.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, juga mendorong pemanfaatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai instrumen untuk memastikan wajib pajak telah memenuhi persyaratan perpajakan tertentu. Ia menjelaskan bahwa wajib pajak yang patuh akan memperoleh hak-haknya secara proporsional, termasuk kemudahan mendapatkan SKF. 

"Sudah pasti wajib pajak yang sudah patuh itu mendapatkan hak-haknya secara proporsional," ujar Bimo dalam paparan, Kamis (12/11/2026). 

Menurutnya, SKF kini juga dibutuhkan dalam berbagai pelayanan administrasi, termasuk pengurusan perizinan usaha. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dapat memperoleh SKF sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih mudah. 

"Apabila wajib pajak yang sudah patuh tentu otomatis dia akan bisa misalnya menganjurkan izin baru atau memperbarui izin yang lama atau menambah kapasitas yang lama untuk ditingkatkan, itu kewajiban fiskalnya otomatis kalau dia patuh," jelasnya. 

Lebih lanjut, Bimo menyebut, sebaliknya, wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya harus menyelesaikan terlebih dahulu persyaratan perpajakan sebelum memperoleh dokumen tersebut.

Baca Juga: Tak Lagi Andalkan Ancaman Sanksi, DJP Gunakan Strategi Baru Kejar Kepatuhan Pajak

Baca Juga: DJP Ungkap 3 Skema Pajak Minimum Global 15%, Sasar Perusahaan Raksasa 

Bimo berharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara. Namun, mekanisme teknis, cakupan persyaratan, serta waktu pemberlakuan kebijakan bagi ASN, TNI, dan Polri masih perlu menunggu ketentuan resmi pemerintah.