Bahaya Kekuasaan Pascakepresidenan: Ketika Mantan Presiden Tak Mau Melepas Pengaruh

Drama politik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka kembali memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam demokrasi Indonesia: bagaimana pengaruh seorang pemimpin tetap bekerja setelah masa jabatannya berakhir. Pengunduran diri Gibran yang kemudian disertai pidato bernuansa pengorbanan untuk kepentingan bangsa tidak seharusnya membuat publik melupakan proses politik dan persoalan konstitusional yang melatarbelakanginya.

Pidato tersebut mungkin terdengar meyakinkan, santun, dan menyentuh. Namun, menurut saya, publik tidak boleh berhenti pada penampilan. Sehari sebelumnya, Gibran disebut menyatakan akan memperjuangkan persoalannya melalui jalur pengadilan. Esok harinya, ia menyampaikan keputusan dengan alasan kepentingan bangsa yang lebih besar. Perbedaan pernyataan dalam rentang waktu singkat itu menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap dan strategi komunikasi politik yang sedang dibangun.

Dalam politik, citra sebagai pihak yang dikorbankan atau playing the victim bukanlah hal baru. Strategi semacam ini dapat menggeser perhatian publik dari substansi persoalan menuju simpati terhadap figur yang tampil sebagai korban. Karena itu, pidato yang memukau tidak boleh menggantikan evaluasi terhadap proses politik dan kelembagaan yang telah terjadi.

Pidato Gibran juga memuat pengakuan bahwa keputusannya menerima tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 bukan sesuatu yang direncanakan sejak awal. Pengakuan itu, menurut saya, tidak cukup menjelaskan rangkaian proses politik yang berlangsung sebelum pencalonan. Pencalonan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui dinamika politik dan perubahan konfigurasi dukungan partai.

Di balik proses itu, terdapat ketegangan politik antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Saya melihat dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan pengaruh politik setelah masa jabatan presiden berakhir. Pidato yang menampilkan Gibran sebagai anak muda yang mengambil keputusan besar demi bangsa berisiko mengaburkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah proses pencalonan tersebut telah berlangsung dengan menghormati etika demokrasi dan batas-batas konstitusi?

Gibran juga menyampaikan rasa bersalah karena mengecewakan partai yang telah membesarkannya, termasuk PDI Perjuangan. Namun, pengakuan tersebut tidak boleh membuat publik melupakan peran institusi politik dalam menjaga konstitusi. Evaluasi terhadap proses pencalonan harus tetap berjalan, terlepas dari bagaimana seseorang menyampaikan pengunduran diri atau membangun citra politiknya.

Sikap PDI Perjuangan yang meminta agar pengunduran diri dan pidato Gibran tidak menghentikan evaluasi kelembagaan merupakan pengingat bahwa persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan personal atau pertarungan antartokoh. Yang lebih penting adalah memastikan proses politik dan konstitusional tetap menjadi pokok pembahasan. Momentum ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki etika demokrasi dan memperkuat supremasi hukum.

Jokowi dan Persoalan Kekuasaan Pascakekuasaan

Untuk memahami persoalan tersebut, kita perlu melihat lebih jauh peran Jokowi dalam dinamika politik setelah menyelesaikan masa jabatannya. Seorang presiden yang mengakhiri masa jabatan dihadapkan pada pilihan: meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas konstitusi atau tetap mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok, dan keluarga.

Menurut saya, Jokowi memilih jalur kedua. Pengaruh politik yang dibangun selama satu dekade dinilai tetap digunakan untuk mempertahankan posisi dalam konfigurasi kekuasaan setelah tidak lagi menjadi presiden. Dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, dalam pembacaan saya, tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi kepentingan politik dan upaya menjaga pengaruh tersebut.

Pola ini berbeda dengan dukungan politik yang diberikan Barack Obama kepada Joe Biden. Dukungan seorang mantan presiden kepada penerus atau kandidat yang didukungnya pada dasarnya merupakan bagian wajar dari demokrasi. Namun, persoalan muncul ketika dukungan itu dipandang sebagai investasi politik yang harus dibayar dengan akses, jabatan, atau pengaruh dalam pemerintahan berikutnya.

Dukungan politik semestinya menjadi bagian dari kompetisi demokratis, bukan instrumen untuk memperpanjang kendali setelah mandat berakhir. Ketika dukungan disertai tuntutan imbalan kekuasaan, hubungan politik dapat berubah menjadi transaksi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan komplikasi dalam pemerintahan.

Saya menilai persoalan pascakekuasaan muncul ketika mantan presiden tetap berusaha memengaruhi jalannya pemerintahan melalui jaringan personal dan pejabat yang memiliki kedekatan politik dengannya. Dalam situasi seperti itu, presiden yang sedang menjabat berisiko menghadapi pusat pengaruh lain di luar struktur pemerintahan yang resmi.

Dugaan mengenai loyalitas ganda di dalam kabinet, termasuk yang dikaitkan dengan kontroversi penyadapan, perlu diperiksa secara serius melalui bukti dan proses hukum yang transparan. Jika benar terdapat pejabat yang lebih mengutamakan kepentingan jaringan politik tertentu daripada arahan pemerintahan yang sah, persoalannya bukan lagi sekadar persaingan politik, melainkan menyangkut integritas institusi negara.

Kondisi tersebut dapat menciptakan apa yang kerap disebut sebagai dual power atau dua pusat pengaruh. Presiden yang memperoleh mandat langsung dari rakyat secara formal memegang kewenangan pemerintahan, tetapi keputusan politik dan birokrasi berpotensi dipengaruhi oleh figur lain yang tidak lagi memiliki mandat konstitusional. Akibatnya, koordinasi pemerintahan dapat melemah, pengambilan keputusan menjadi tidak efektif, dan pertanggungjawaban politik semakin kabur.

Ketika Pengaruh Politik Menjadi Kekuasaan Tandingan

Praktik kekuasaan pascakekuasaan perlu dibedakan dari aktivitas politik mantan presiden yang sah. Mantan presiden tetap memiliki hak politik untuk menyampaikan pendapat, mendukung kandidat, bergabung dengan partai, atau terlibat dalam diskusi publik. Hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan politik dalam demokrasi.

Masalahnya muncul ketika pengaruh informal digunakan untuk mengendalikan keputusan pemerintahan, memengaruhi penempatan pejabat, atau mempertahankan akses terhadap sumber daya negara tanpa dasar kewenangan yang sah. Pola seperti ini dapat berkembang menjadi informal power yang bekerja melalui jaringan pribadi, hubungan patron-klien, dan pertukaran kepentingan.

Dalam kondisi yang lebih serius, pengaruh kelompok tertentu terhadap institusi negara dapat mengarah pada state capture. Artinya, institusi publik berisiko lebih melayani kepentingan jaringan atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas. Namun, untuk menyimpulkan bahwa praktik tersebut benar-benar terjadi, diperlukan bukti mengenai mekanisme pengaruh, keputusan yang diintervensi, serta pihak-pihak yang terlibat.

Bahaya utamanya adalah distorsi mandat elektoral. Rakyat memilih seorang presiden untuk memimpin pemerintahan. Karena itu, presiden yang sedang menjabat harus memiliki ruang dan kewenangan efektif untuk menjalankan program serta mengambil keputusan. Jika keputusan strategis justru dipengaruhi oleh mantan penguasa melalui jaringan politik di luar struktur resmi, kedaulatan pemilih menjadi tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik pemerintahan.

Pertanggungjawaban demokratis pun menjadi kabur. Presiden aktif tetap menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan, sementara pengaruh terhadap keputusan tertentu mungkin berasal dari pihak lain yang tidak lagi memegang jabatan. Situasi seperti ini berisiko melemahkan prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan.

Saya melihat persoalan tersebut sebagai salah satu ujian penting bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak cukup hanya memastikan pergantian presiden berlangsung melalui pemilihan umum. Demokrasi juga harus memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berpindah kepada pemimpin yang memperoleh mandat baru, bukan tetap dikendalikan oleh bayang-bayang penguasa sebelumnya.

Presiden-presiden terdahulu seperti B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono dapat menjadi pembanding untuk mendiskusikan bagaimana seorang mantan presiden menjaga jarak dari kewenangan pemerintahan setelah masa jabatannya berakhir. Perbandingan itu perlu dilakukan secara proporsional, tetapi prinsip dasarnya jelas: berakhirnya masa jabatan harus diikuti penghormatan terhadap batas kekuasaan.

Memperkuat Etika Pascakepresidenan

Praktik kekuasaan pascakekuasaan tidak boleh dianggap sebagai kelaziman politik. Indonesia perlu membangun aturan yang lebih jelas mengenai etika seorang mantan presiden dalam kehidupan bernegara. Hal ini bukan untuk membatasi hak politik seseorang, melainkan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh yang dapat mengganggu pemerintahan berikutnya.

Parlemen perlu membuka pembahasan mengenai kebutuhan pengaturan tersebut. Undang-undang atau instrumen hukum lain yang relevan dapat mengatur etika pascakepresidenan, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, transparansi hubungan dengan pejabat aktif, serta batas keterlibatan mantan presiden dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Pengaturan itu harus dirancang secara hati-hati. Jangan sampai aturan etika pascakepresidenan justru menjadi alat politik untuk membatasi hak warga negara atau membungkam kritik terhadap pemerintah. Yang harus dicegah adalah penggunaan pengaruh informal untuk mengendalikan institusi negara dan mengaburkan pertanggungjawaban pemerintahan.

Seorang presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya seharusnya mengambil peran sebagai negarawan. Ia boleh tetap berpolitik, memberikan pandangan, dan berkontribusi bagi kehidupan publik. Namun, ia harus menghormati mandat presiden berikutnya dan tidak membangun kekuasaan tandingan melalui jaringan pribadi.

Drama politik yang melibatkan Gibran seharusnya menjadi momentum untuk membicarakan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana demokrasi Indonesia memastikan kekuasaan berakhir ketika mandat konstitusional berakhir. Jangan sampai pidato yang memukau, pergantian figur, atau perubahan konfigurasi politik membuat publik melupakan evaluasi terhadap proses kelembagaan.

Pelajaran terpenting dari persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau kalah dalam drama politik. Persoalannya adalah apakah Indonesia mampu membangun tradisi demokrasi yang menghormati batas kekuasaan. Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang bersedia menerima mandat, tetapi juga mantan pemimpin yang bersedia melepaskannya.