Target 80.000 Koperasi Merah Putih Dibayangi Masalah Lahan dan Perizinan
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti target pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ombudsman menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari akses lokasi, kepastian lahan, hingga perizinan pembangunan gerai koperasi.
Temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap 14 koperasi yang tersebar di 6 daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan sejumlah kendala spesifik di beberapa wilayah. Di Kota Batam, misalnya, terdapat persoalan akses menuju lokasi koperasi. Sementara di Kabupaten Mamuju, lahan yang digunakan untuk pembangunan gerai berbatasan langsung dengan kawasan rawa.
Persoalan lain ditemukan di Kabupaten Purworejo, terutama terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Adapun di Kota Tual, Ombudsman mencatat belum adanya kepastian mengenai lokasi lahan pembangunan koperasi.
"Persoalan perizinan bangunan dan kemudian lokasi tanah itu sesungguhnya memang menjadi urgen yang harus diperbaiki," ujar Radian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Gandeng KDMP, Pertamina Olah Minyak Jelantah Jadi Bahan Bakar Pesawat
Ombudsman juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penentuan lokasi pembangunan gerai KDKMP. Berdasarkan klarifikasi kepada PT Agrinas, dokumen lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan diperoleh melalui kesepakatan pengurus dan masyarakat desa.
"Kemarin kami sudah ketemu dengan PT Agrinas dan kemudian PT Agrinas mengatakan itu hasil kesepakatan desa kenapa itu dilakukan, dan kemudian mereka menunjukkan dokumen yang hasil kesepakatan desanya itu," ungkap Radian.
Radian meminta PT Agrinas membuka informasi tersebut kepada publik agar proses penentuan lokasi tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Selain persoalan lahan dan perizinan, Ombudsman turut menilai kesiapan tata kelola program melalui 10 indikator pengawasan. Aspek yang diperiksa mencakup model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.
Pengawasan juga mencakup kejelasan tenggat waktu serah terima gerai hingga penanggung jawab pembayaran kebutuhan operasional, seperti listrik dan air.
Menurut Radian, kepastian mekanisme serah terima dan pembagian tanggung jawab menjadi penting agar pembangunan koperasi tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi dapat berlanjut hingga operasional.
Ombudsman turut meminta PT Agrinas memastikan kesesuaian lokasi pembangunan dengan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termasuk memperhatikan kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta area sempadan sungai.
Di sisi lain, Radian menilai pencapaian target 80.000 KDKMP tetap memungkinkan selama seluruh pihak menjalankan ketentuan yang berlaku dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pelaksanaannya.
"Karena ini juga apa pekerjaan KDKMP ini kami melihatnya bukan pekerjaan satu sektor, ini harus melibatkan semua unsur termasuk di antaranya adalah masyarakat setempat ya. Nah kalau misalkan kemudian ini tidak dilibatkan dengan masyarakat setempat ya maka target 80.000 itu tidak bisa tercapai," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Ombudsman berencana menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas pada pekan depan. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman akan menyampaikan sejumlah temuan, saran, pendapat, serta tindakan korektif yang perlu segera dilakukan oleh kedua pihak.
Radian menegaskan pengawasan tersebut bertujuan memastikan program prioritas pemerintah tidak menimbulkan dugaan maladministrasi, sekaligus mencegah pembangunan koperasi terbengkalai sebelum memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah