Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        UU Pemilu Digugat ke MK, Usia Minimal Capres-Cawapres Jadi 19 Tahun!

        UU Pemilu Digugat ke MK, Usia Minimal Capres-Cawapres Jadi 19 Tahun! Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

        Kali ini, pemohon meminta perubahan syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari 40 tahun menjadi 19 tahun dengan sejumlah kriteria kecakapan.

        Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Pemohon bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat usia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

        Dalam permohonannya, pemohon meminta MK memberikan alternatif persyaratan bagi warga negara berusia minimal 19 tahun yang dinilai cakap, jujur, amanah, mampu menyampaikan gagasan, dan cerdas.

        "Batasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan,” demikian dalil pemohon dalam berkas perkara yang dikutip dari laman MK, Rabu (18/11/2026).

        Pemohon menilai ketentuan batas usia tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

        Selain itu, ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

        “Oleh karena itu, pemohon memandang perlu adanya pemaknaan konstitusional yang memberikan alternatif persyaratan usia berdasarkan pengalaman kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis pemohon.

        Soroti Kesempatan Generasi Muda

        Dalam argumentasinya, pemohon juga menyinggung prinsip demokrasi dan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan bangsa.

        Menurut pemohon, Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjunjung kedaulatan rakyat dan membuka ruang partisipasi politik bagi generasi muda.

        Ia berpendapat, batas usia yang tidak memberikan alternatif berdasarkan kecakapan dan pengalaman berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan nasional.

        Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan menambahkan alternatif syarat usia minimal 19 tahun bagi capres dan cawapres yang memenuhi kriteria tertentu.

        Rumusan yang diminta mencakup ketentuan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada, atau berusia minimal 19 tahun dengan kriteria jujur, amanah, mampu menyampaikan gagasan, dan cerdas.

        Pemohon juga mencantumkan pertimbangan bagi presiden dalam mengusulkan wakil presiden kepada pimpinan MPR, dengan merujuk Pasal 46 ayat (2) UU MD3.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: