Polis Asuransi Bakal Dijamin pada 2028, OJK Mulai Bicarakan Skemanya di ASEAN
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas soal program penjamin polis (PPP) yang menjadi salah satu agenda pembahasan demi memperkuat perlindungan pemegang polis dan ketahanan industri asuransi dalam pertemuan regulator dan industri ASEAN sebelum berlaku secara menyeluruh pada 2028.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penguatan kerja sama antarregulator ASEAN menjadi penting untuk menghadapi ketidakpastian global dan risiko transformasi digital.
“Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan,” kata Friderica dalam pembukaan 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) di Bali, Rabu (18/11/2026).
Selain program penjaminan polis, forum itu membahas sejumlah agenda regional, antara lain asuransi kendaraan bermotor lintas batas, penelitian risiko bencana, serta kerja sama antarasosiasi asuransi di ASEAN.
Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM Ogi Prastomiyono mengatakan, kerja sama antarotoritas diperlukan karena risiko industri asuransi tidak terbatas pada wilayah suatu negara. Kolaborasi juga dibutuhkan untuk memperkuat industri reasuransi, terutama dalam menghadapi risiko bencana di kawasan ASEAN.
“Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” ujar Ogi.
Dalam forum yang sama, OJK juga mendorong penguatan pengawasan lintas negara terhadap pemasaran dan distribusi produk asuransi tanpa izin, termasuk melalui kanal digital. Upaya tersebut ditujukan untuk mencegah pemasaran produk yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri