Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Guru Besar IPDN: Cuma Jokowi Yang Mampu Perintah Listyo Sigit Prabowo dalam Kasus Penyadapan

        Guru Besar IPDN: Cuma Jokowi Yang Mampu Perintah Listyo Sigit Prabowo dalam Kasus Penyadapan Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid melontarkan analisis tajam mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak termasuk presiden yang menyeret Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan satu-satunya figur yang memiliki kapasitas untuk memerintah Listyo Sigit.

        Kata Ryass, relasi kekuasaan yang terbangun selama masa pemerintahan sebelumnya menciptakan ikatan balas jasa serta sisa-sisa pengaruh politik yang sangat kuat antara mantan presiden itu dan mantan pimpinan dari Korps Bhayangkara.

        Baca Juga: Dilema Pengganti Gibran: Kalau Wapres dari Gerindra, Prabowo Berisiko Dilepehkan Koalisi

        “Yang bisa memerintah dia karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?” kata Prof. Ryaas di YouTube Abraham Samad Speak Up yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).

        Lebih lanjut, ia menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kesimpulan sementara yang menempatkan mantan kapolri tersebut sebagai pengguna tunggal atas informasi hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

        Ryass menilai operasi berisiko tinggi semacam itu mustahil dijalankan tanpa motif maupun kepentingan politik besar di belakangnya, mengingat sosok itu sendiri dinilai tidak memiliki ambisi untuk menduduki kursi presiden.

        “Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi,” ujar Prof. Ryaas Rasyid.

        Adapun pihak kepolisian menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami berbagai kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.

        Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Eks Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan Eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.

        Dari keempat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

        Baca Juga: Guru Besar IPDN: Jokowi dan Prabowo Satu Kesatuan, Tak Bertentangan Meski Gibran Mundur

        Dugaan penyadapan ilegal yang berlangsung sejak tahun lalu ini juga berujung pada nasib miris untuk Listyo Sigit Cs. Listyo diberhentikan oleh kepala negara dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diberikan terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: