UU Perampasan Aset Disahkan, Negara Kini Bisa Kejar Harta Koruptor Meski Pelaku Kabur atau Meninggal
Kredit Foto: Ist
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 pada Kamis (19/11/2026).
Regulasi ini diharapkan menjadi senjata tambahan untuk mengejar kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk aset yang selama ini belum berhasil ditemukan maupun dipulihkan.
Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyambut kehadiran regulasi tersebut dan berharap UU Perampasan Aset dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam menelusuri serta merampas hasil kejahatan.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Siap Disahkan Hari Ini, 10 Poin Penting Jadi Sorotan
“Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera atau efek deteran bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” kata Rikwanto, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).
Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Melalui mekanisme ini, negara tetap dapat menelusuri dan mengajukan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, meskipun proses hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu.
Rikwanto menjelaskan, mekanisme tersebut dapat digunakan apabila aset yang berkaitan dengan tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana terhadap pelakunya selesai.
Hal serupa juga berlaku ketika tersangka melarikan diri, meninggal dunia, mengalami sakit keras, atau berada dalam keadaan lain yang membuat proses pidananya tidak dapat diteruskan.
“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” ujarnya.
Baca Juga: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tuntas, Dasco Panen Pujian
Selain mekanisme perampasan tanpa pemidanaan, pembahasan RUU tersebut juga mencakup penentuan batas minimal nilai aset yang bisa dikenakan mekanisme perampasan.
Dari sejumlah usulan yang berkembang, pembahasan di Komisi III mengarah pada ambang batas minimal Rp1 miliar. Ketentuan ini diharapkan membuat proses penanganan aset tetap proporsional dan tidak menimbulkan beban administratif yang tidak sebanding.
Rikwanto pada akhirnya berharap kehadiran UU Perampasan Aset dapat mempersempit peluang pelaku korupsi untuk menyembunyikan maupun menikmati hasil kejahatannya.
“Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: