Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kemenperin Ubah Skema Prioritas Gas, Industri Tak Lagi Jadi Anak Tiri

        Kemenperin Ubah Skema Prioritas Gas, Industri Tak Lagi Jadi Anak Tiri Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perubahan skema prioritas penyaluran gas bumi agar industri manufaktur tidak lagi berada di urutan belakang ketika terjadi gangguan pasokan. Pemerintah menilai kepastian gas menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan produksi dan daya saing industri nasional.

        Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan agar seluruh sektor yang masuk kategori prioritas mendapatkan perlakuan setara dalam penyaluran gas bumi.

        Selama ini, sektor industri dinilai masih berada di urutan bawah dalam skema prioritas penyaluran gas. Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika terjadi gangguan fasilitas atau penurunan pasokan gas dari sisi hulu.

        "Prioritas itu bukan berdasarkan urutan. Selama ini kan urutan, namanya prioritas itu kan urutan. Ini enggak, semuanya prioritas," kata Bimo dalam acara diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin), Kamis (19/11/2026).

        Menurut dia, perubahan tersebut diperlukan agar industri tidak otomatis menjadi pihak yang terakhir menerima pasokan ketika terjadi keterbatasan gas. Penentuan penyaluran perlu mempertimbangkan kebutuhan berbagai sektor secara bersama-sama.

        Bimo mencontohkan, gangguan fasilitas di sisi hulu sempat memengaruhi pasokan gas bumi untuk industri. Kondisi tersebut dapat mengganggu perencanaan produksi karena perusahaan tetap memiliki kewajiban memenuhi pesanan konsumen sesuai waktu, kualitas, dan jumlah yang disepakati.

        Kemenperin, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, serta PGN untuk memantau persoalan pasokan tersebut.

        Selain memperbaiki skema prioritas, pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait jaringan gas dan harga gas. Kemenperin akan mengawal penyusunan regulasi tersebut agar kebijakannya berpihak pada keberlanjutan industri.

        Dalam kesempatan yang sama, Bimo menyampaikan bahwa pemerintah juga akan mengevaluasi penerima fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Terdapat tujuh sektor yang selama ini memperoleh fasilitas tersebut, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

        Dia membuka kemungkinan adanya sektor yang tidak lagi menerima fasilitas HGBT apabila tidak mampu menunjukkan dampak ekonomi yang memadai.

        "Kalau tidak menunjukkan multiplier effect yang baik, bisa dihentikan. Kita pemerintah juga fair," ujarnya.

        Meski demikian, Bimo menilai industri pupuk tetap perlu dipertahankan sebagai penerima HGBT karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional.

        Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Heri, menilai persoalan gas bumi untuk industri tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan sumber daya. Distribusi dari lokasi produksi menuju kawasan industri juga menjadi tantangan, bahkan dalam sejumlah kondisi biaya penyaluran dapat lebih mahal dibandingkan harga gas itu sendiri.

        Baca Juga: Produk IKM Sulit Tembus Ritel Modern, Kemenperin Bongkar Biang Keroknya

        Baca Juga: Pemerintah Ancam Cabut Subsidi Gas 7 Industri jika Tak Beri Efek Ekonomi

        Menurut dia, kepastian pasokan, harga, dan kontinuitas gas merupakan bagian dari daya saing industri. Karena itu, evaluasi HGBT perlu mengukur manfaat ekonomi yang dihasilkan penerima fasilitas, mulai dari peningkatan produksi, investasi, ekspor, penerimaan negara hingga penyerapan tenaga kerja.

        Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) menekankan bahwa kepastian gas sangat penting bagi keberlanjutan produksi pupuk. Gas bumi bukan sekadar sumber energi bagi industri pupuk, melainkan bahan baku untuk memproduksi amonia yang menjadi dasar pembuatan pupuk nitrogen.

        APPI mengingatkan gangguan pasokan gas dapat merembet ke produksi pupuk dan pada akhirnya memengaruhi sektor pertanian. Asosiasi tersebut meminta kepastian alokasi, harga yang kompetitif, infrastruktur distribusi, kemudahan akses, serta kelembagaan dan regulasi yang mendukung kontinuitas pasokan.

        Dengan demikian, pembenahan kebijakan gas tidak hanya menyangkut kepentingan industri pengguna, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan rantai pasok manufaktur dan ketahanan pangan nasional.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ilham Nurul Karim
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: