Kredit Foto: Istimewa
Ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tetap berlaku setelah DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin yang ditegaskan dalam regulasi baru yang mengatur perampasan harta terkait tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pengaturan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Ketentuan tersebut juga mencakup ancaman pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, perampasan aset dan pemidanaan pelaku merupakan dua hal yang tetap berjalan dalam kerangka penegakan hukum. Pengambilalihan aset hasil tindak pidana tidak serta-merta menggantikan pertanggungjawaban pidana seseorang.
Dalam ketentuan UU tersebut, tindak pidana korupsi termasuk salah satu kejahatan yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Selain itu, ruang lingkupnya juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Sementara itu, ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi bukan ketentuan yang baru diperkenalkan melalui UU Perampasan Aset. Undang-undang tersebut menegaskan kembali keberlakuan ancaman pidana sesuai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pengaturan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana. Aset yang berhasil dikuasai negara nantinya dapat dikelola dan, sesuai ketentuan, dikembalikan kepada korban atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Pajak Dicoret! Ini Daftar Kejahatan yang Dibidik UU Perampasan Aset
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri pimpinan serta anggota DPR.
Pengesahan dilakukan setelah RUU tersebut bergulir selama 18 tahun di DPR. Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan yang memuat sejumlah pokok pengaturan dalam regulasi tersebut.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset belum langsung berlaku. Undang-undang itu baru mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas sebagaimana diatur dalam UU terbentuk.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: