Kredit Foto: Istimewa
Otoritas pangan Taiwan menolak produk Ladaku Merica Bubuk asal Indonesia setelah menemukan residu pestisida tiametoksam dan fipronil yang melampaui ambang batas di negara tersebut.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan, Taiwan menetapkan batas maksimum residu (BMR) tiametoksam sebesar 0,05 bagian per juta (ppm). Sementara itu, ambang batas fipronil jauh lebih rendah, yakni 0,002 ppm.
Menindaklanjuti penolakan tersebut, BPOM telah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha dan menginstruksikan pengujian produk. Pemeriksaan juga harus mencakup batch yang sama dengan produk yang dilaporkan oleh Taiwan Food and Drug Administration (Taiwan FDA).
Pengujian tersebut wajib dilakukan di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kandungan residu pestisida dalam produk.
BPOM menyatakan Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar dan memperoleh izin edar di Indonesia setelah melalui penilaian aspek keamanan, mutu, serta label. Namun, izin edar di dalam negeri tidak otomatis menjamin produk memenuhi persyaratan di negara tujuan ekspor.
Perbedaan standar antarnegara menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan produsen pangan ketika memasuki pasar internasional. Batas residu pestisida yang diperbolehkan di suatu negara bisa jauh berbeda dengan ketentuan negara lainnya.
Untuk tiametoksam, misalnya, Taiwan menetapkan ambang batas 0,05 ppm. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Thailand yang menetapkan 7 ppm, Australia dan Selandia Baru 7 ppm, Singapura 5 ppm, serta Amerika Serikat 0,15 ppm.
Sementara itu, Codex, China, dan Indonesia tidak mengatur batas maksimum residu untuk pestisida tersebut.
Perbedaan juga terlihat pada ketentuan fipronil. Singapura menetapkan batas maksimum 0,05 ppm, Thailand 0,04 ppm, dan Uni Eropa 0,005 ppm. Adapun Codex, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan China tidak mengatur batas residu pestisida tersebut.
BPOM menyebut telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini, termasuk memastikan praktik pengelolaan pangan yang baik diterapkan di sepanjang rantai produksi.
Lembaga tersebut juga berkomunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei). Langkah ini dilakukan untuk membahas penolakan produk sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Baca Juga: BPOM dan Bio Farma Terapkan Teknologi AI, Targetkan Pangkas Waktu Pengujian Vaksin Hingga 50 Persen
BPOM mengingatkan pelaku usaha agar memeriksa ketentuan keamanan pangan di negara tujuan sebelum mengirimkan produk. Setiap negara memiliki regulasi tersendiri yang didasarkan pada pertimbangan keamanan pangan dan perlindungan produk dalam negeri.
Di sisi konsumen, masyarakat diimbau menerapkan prinsip CEK KLIK sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan, yaitu memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa.
Jika mengalami keluhan setelah mengonsumsi pangan olahan atau menemukan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau kantor BPOM terdekat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: