WE Online, Jakarta - Pemerintah tetap melanjutkan proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung meskipun terdapat banyak kritik atas proyek itu.
"KA cepat merupakan upaya modernisasi angkutan massal karena itu kami bangun KA cepat," kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Hadir juga dalam konferensi pers itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Dirut PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Anggoro dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.
Ia menyebutkan pembangunan KA Cepat Jakarta Bandung ditujukan untuk membangun konektivitas antarkota dan antar kawasan.
"Ini merupakan bagian dari pembangunan jaringan kereta api Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, sepanjang 3.258 km," kata Teten.
Ia menyebutkan awalnya ada dua proposal yaitu Jepang dan Tiongkok. Karena pemerintah memutuskan pembangunan KA Cepat itu dengan prinsip b to b maka pemerintah menetapkan proposal dari Tiongkok yang dipilih.
Teten menyebutkan pemerintah mengambil keputusan yang cepat dalam berbagai hal termasuk pembangunan infrastruktur.
"Karena itu aturan yang menghambat dideregulasi. Ini komitmen pemerintah," katanya.
Menurut Teten, Presiden Jokowi juga berpesan agar berbagai aspek pembangunan KA Cepat itu diperhatikan termasuk keterbukaan, tata kelola yang baik dan lainnya.
"Presiden menegaskan agar tata kelola pembangunan KA diperhatikan, termasuk ketaatan aturan, transparani, kalau ada penyimpangan agar ditangani penegak hukum," katanya.
Mengenai pendanaan, Teten mengatakan tidak ada jaminan dari pemerintah. "Presiden jelaskan tidak ada jaminan finansial dari APBN. Yang diperlukan adalah jaminan konsistensi kebijakan," katanya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil