WE Online, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam mengelola data statistik sektor kelautan dan perikanan Indonesia mulai dari bidang perikanan tangkap hingga budidaya.
"FAO menilai Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip strategi global pengelolaan data dengan memanfaatkan secara optimal hasil dari Sensus Pertanian yang dilakukan oleh BPS," kata Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi KKP Budi Sulistiyo dalam rilis berita KKP, Rabu (9/3/2016).
Dia memaparkan, sensus Pertanian tersebut dikembangkan KKP dalam kerangka survei dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan karakteristik pengelolaan data sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, lokakarya juga telah digelar oleh KKP-FAO untuk untuk memperkenalkan konsep pedoman penguatan statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui kerangka sensus.
"Setelah itu, menyosialisasikan penggunaan pedoman ini untuk memperbaiki sistem pendataan dan statistik perikanan tangkap dan perikanan budidaya berbagai negara, khususnya kegiatan skala kecil," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menginginkan kementeriannya dapat melakukan efisiensi anggaran hingga 30 persen dari anggaran.
"Kejar inefisiensi anggaran 30 persen. Toleransi 10 persen," katanya sambil menambahkan, berbagai pihak harus mengupayakan yang terbaik karena bila telah didasari niat yang terbaik maka hasilnya juga tidak akan terlalu mengecewakan.
Dia menegaskan bahwa KKP merupakan pengawal kedaulatan ekonomi perikanan di Tanah Air sehingga para pegawainya sudah selayaknya tidak bisa dibeli untuk kepentingan tertentu. Apalagi, Susi mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga memiliki misi laut sebagai masa depan bangsa karena dalam sejumlah pernyataanya juga menyebutkan bahwa warga Indonesia telah terlalu lama memunggungi laut.
Menteri Susi juga menegaskan bahwa swasembada dan kekuatan ekonomi perikanan Indonesia ada di tangan pegawai KKP sehingga jika jumlah ikan tidak dijaga bukan tidak mungkin sumber daya kelautan bakal habis.
"Kami (KKP) terjemahkan visi misi pemerintah melalui 3 pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Anda yang mengawasi titik awal kemandirian, kekuasaan, dan otoritas untuk melakukan perubahan ekonomi kita yang menyejahterakan negara," imbuhnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo