WE Online, Jakarta- Pemerintah dinilai tidak bisa menyelesaikan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang pelaksanaan ibadah Ramadhan dan jelang hari raya Idul Fitri. Masalah tersebut dinilai telah menjadi masalah klasik yang terus berulang tiap tahunnya. Hal itu dikatakan oleh pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menanggapi terus meroketnya harga kebutuhan pokok khususnya daging sapi.
Noorsy menilai sudah menjadi rahasia umum jika kenaikan itu merupakan 'permainan' dari sejumlah mafia dan kartel pangan memanfaatkan kelemahan kinerja Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Dia menilai, kartel bisa memanfaatkan missed koordinasi antar tiga lembaga yang mengurusi bidang pangan nasional tersebut.
"Kartel ini yang memanfaatkan kelemahan penyajian data yang berbeda-beda dari tiga lembaga itu. Kartel pun jelas memanfaatkannya dengan memainkan harga kebutuha. Kita menyayangkan data yang berbeda dari ketiga institusi pemerintah tersebut. Hal itu akan terus menjadi permainan kartel tersebut, dan kuncinya hanya satu, yaitu menjadikan Bulog sebagai stabilisator harga pangan," kata Ichsan di Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Untuk itu, Noorsy meminta agar pemerintah menjadikan Bulog sebagai stabilisator harga, berikut industri-produksi pangan, badan pangan, dan pasar. Dia pun menyayangkan masalah kenaikan pangan itu pemerintah tampaknya mengambil jalan pintas lewat impor.
"Kalau Wantimpres rapat dan memutuskan harga daging sapi Rp 80 ribu per kilogram, maka satu-satunya jalan adalah impor karena pemerintah tidak punya kebijakan yang antisipatif," terang Noorsy.
Dia pun mencurigai bahwa kenaikan harga pangan terus berulang-ulang ada birokrasi dan pengusaha serta parpol yang selalu bermain.
"Masalah ini kan terjadi setiap tahun, kalau tidak mampu diselesaikan berarti ada permainan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Advertisement
