Kiara Desak KKP Bangun Iklim Usaha Perikanan

 Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mengeluarkan kebijakan yang benar-benar membangun iklim usaha sektor perikanan di Tanah Air.

"Kiara mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun iklim usaha perikanan nasional dengan jalan memperbaiki kinerja regulasi perikanan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Menurut Abdul Halim, perbaikan terhadap kinerja regulasi perikanan dapat dilaksanakan antara lain mulai darikemudahan dan keterbukaan perizinan kapal ikan di kawasan perairan Indonesia.

Selain itu, ujar dia, dengan membuat metode penghitungan dan pembayaran pungutan hasil perikanan yang mudah dan adil, serta penegakan hukum di laut yang berkeadilan.

"Dengan jalan inilah, realisasi pendapatan negara dari PNBP Perikanan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional atau skala kecil, pembudidaya ikan, perempuan nelayan, dan ABK akan semakin menjauh," tuturnya.

Sekjen Kiara juga menginginkan agar pemerintah dapat menjadikan tahun 2017 sebagai tahun keberpihakan dan kebangkitan perikanan nasional.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional.

"Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi menjabarkan bahwa dukungan perbankan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor perikanan penting untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana perikanan Indonesia.

Apalagi, ujar dia, pihaknya juga ingin memasukkan kapal-kapal besar lokal untuk masuk ke perairan Indonesia.

"Kami akan hitung masing-masing daya dukung WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) untuk industri perikanan. Jadi tidak sembarang saya punya kapal segini dan menangkap di sini, tidak bisa begitu," ujarnya.

Untuk itu, Menteri Susi juga mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mempermudah semua persyaratan dalam mengurus perizinan. (Ant)