Puluhan tenaga honorer kategori satu (K-1) Banten mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Banten meminta Gubernur Rano Karno segera menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
"Kami meminta Kepala BKD menyampaikan ke pak Gubernur agar langsung saja menemui Menpan-RB, bicara secara lisan. Sekarang kan katanya belum ada balasan surat dari sana, nah jangan nunggu balasan surat, lama," ujar perwakilan pengurus Forum Honorer K-1 Pemprov Banten Arif Munandar, usai mendatangi BKD Banten, Kamis (15/9/2016).
Honorer itu mendatangi BKD setempat untuk menyelesaikan persoalan sisa 359 honorer K-1 yang belum diangkat menjadi calon PNS.
Pihaknya meyakini gubernur bisa secara mudah menemui Menpan-RB untuk membahas masalah honorer K-1 Banten itu.
"Mungkin kan ada kontak-kontak gubernur dengan menteri langsung. Tadi Pak Samsir, Kepala BKD Banten berjanji akan menyampaikan itu ke pak Gubernur," kata Arif pula.
Ia berharap segera ada kejelasan terkait pengangkatan honorer K-1 yang selama ini terkatung-katung, mengingat semua persyaratan administrasi sudah disampaikan sejak lama ke BKN.
"Papua saja yang hampir seribu lebih K-1-nya, setelah gubernurnya menemui menteri, diangkat semua. Nah, kami ingin seperti itu. Kami berharap secepatnya," katanya pula.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi BKN untuk tidak mengangkat 359 honorer K-1 Banten. Hal itu karena sebelumnya sekitar 300 honorer lainnya sudah diangkat lebih dulu pada 2014 lalu.
"Kami ini kan sama saja seperti teman-teman yang lebih dulu diangkat. Persyaratan lengkap, tidak ada beda. Ini kenapa sampai sekarang sisa honorer ini belum juga diangkat menjadi CPNS," kata Arif pula.
Honorer K-1 lainnya Udin Rakino mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak menjadi CPNS. Beberapa hari lalu bahkan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta kebijakan pengangkatan.
"Sampai sekarang belum ada kejelasan. Dari dulu 'kan katanya entar-entar saja, malah ngangkat yang baru lagi. Kami yang sudah mengabdi 15 tahun lebih, tidak diperhatikan," kata Udin yang mengaku sudah menjadi honorer sejak wilayah Banten masih masuk Provinsi Jawa Barat itu pula.
Kepala BKD Banten Samsir mengatakan, Gubernur Banten sebenarnya konsen dan perhatian terhadap persoalan honorer tersebut. Rencananya, gubernur memang akan berkomunikasi dengan Menpan-RB pada pekan depan.
"Saya dengan pak Gubernur selalu membahas mengenai hal ini. Memang sebelum pertemuan ini, pak Gubernur sudah berencana akan komunikasi dengan pak Menteri minggu depan. Mudah-mudahan segera ada kejelasan," kata Samsir lagi. (ANT)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
