Ketika Skandal Korupsi Menyerang Negara Eropa

BBC News melaporkan skandal korupsi yang melibatkan partai politik yang berkuasa. Kali ini terjadi di Spanyol. Pelajaran menarik pada skandal ini adalah skandal ini mencuat berkat pengorbanan seorang wanita pelapor (whistleblower) bernama Anna Garrido.

Anna sebelumnya adalah pegawai negeri sipil di suatu kotamadya. Akibat keberaniannya, Anna mengalami pengorbanan dan dampak yang luar biasa. Ia mengalami depresi klinis dan karirnya sebagai pegawai negeri sipil berakhir.

Di Spanyol, seperti diberitakan oleh BBC, tidak ada semacam pakta/piagam perlindungan kepada pelapor korupsi (whistle-blowers charter). Bukan hanya tidak ada perlidungan, pelapor juga dituntut dan diusik oleh mereka yang dilaporkan melakukan pelanggaran kewenangan. Partai yang berkuasa melaporkan balik Garrido atas sangkaan menyimpan dokumen pemerintah di rumahnya.

Tekanan atau serangan kepada pelapor bukan hanya berupa laporan balik ke penegak hukum mengenai sangkaan menyimpan dokumen pemerintah dan laporan perbuatan yang tidak menyenangkan oleh Garrido kepada wali kotamadya-nya, tetapi Garrido merasa adanya berita fitnah dari media massa Spanyol yang tujuannya adalah mendiskreditkan pelapor.

Modus operandi korupsi di Spanyol sama saja seperti praktik korupsi di Brasil dan di manapun, yaitu kolusi dan nepotisme. Anna mengetahui bahwa hampir satu dekade, seorang Wali Kota Boadilla del Monte, Arturo Gonzalez Panero, yang berasal dari partai berkuasa memberikan keuntungan ekonomis kepada jaringan kontraktor tanpa melalui proses yang akuntabel dan transparan serta prosedural. Biasanya, bentuk-bentuk praktik korupsi yang terjadi adalah suap, kick back, gratifikasi, dan sudah pasti terjadi pelanggaran untuk menghindari konflik kepentingan.

Seperti halnya di Brasil, peran hakim investigasi sangat berperan menindaklanjuti dugaan korupsi dan pengaduan oleh Anna. Hakim terkenal yang berperan membongkar kasus yang menghebohkan di Spanyol ini adalah Baltasar Garzon. Garzon adalah hakim yang memerintahkan penahanan diktator negara Chile, Augusto Pinochet.

Petinggi partai yang terlibat adalah bendahara partai. Bahkan tiga mantan bendahara termasuk mantan menteri, sekaligus duduk sebagai terdakwa. Tidak tanggung-tanggung, 37 orang termasuk anggota terkemuka dari partai politik yang berkuasa (Popular Party atau PP) masuk ke sidang pengadilan terkait jaringan korupsi yang masif yang dikenal sebagai Gurtel.

Mantan bendahara PP, Luis Barcenas, telah mengakui menjalankan dana kotor dari Swiss dan menyalurkan sumbangan uang ke pejabat partai.

Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, karena karakteristik utama korupsi adalah kolusi atau persekongkolan dan sangat jarang disertai bukti pembukuan maka korupsi hanya dapat dibongkar melalui pengaduan (whistleblowing).

Proses investigasi korupsi juga relatif lebih lama. Pada skandal Gurtel, Garrido mulai mengetahui ketidakwajaran kontrak sejak tahun 2007. Tahun 2009 ia menghubungi hakim Garzon dan tahun 2010 dimulai penyelidikannya.

Seperti halnya di Brazil, ada penguasa korup, ada juga penyandang dana yang korup. Biasanya adalah pengusaha. Pada kasus Gurtel, pengusaha yang menjadi terdakwa adalah Francisco Correa yang dianggap menjadi pengatur atau biang komplotan yang mengelola suap, kickback, dan gratifikasi sebagai imbalan mendapatkan kontrak atau konsesi dari pemerintah. Correa bahkan dianggap sebagai Don Vito, tokoh yang ada pada film mafia the Godfather. Correa menghadapi tuntutan 125 tahun penjara jika diputuskan bersalah.

Tampaknya, kasus heboh korupsi di Spanyol bukan hanya skandal Gurtel yang melibatkan Popular Party, partai yang sedang berkuasa. Korupsi politik yang lain adalah yang melibatkan mantan Direktur Pelaksana IMF periode 2004-2007, Rodrigo Rato yang menjalani persidangan dengan 64 bankir akhir bulan September lalu.

Rato termasuk figur ternama juga di PP. Ia menghadapi tuduhan membeli barang mewah dengan kartu kredit tidak resmi. Serupa dengan bentuk gratifikasi.

Sebagai penutup, modus skandal korupsi Gurtel di Spanyol, suatu negara yang direpresentasi sebagai negara maju, bukan hanya terjadi di negara berkembang dan negara miskin. Belitan kolusi dan korupsi antara pengusaha dan (partai) penguasa bisa terjadi di mana saja.

Perlu pengorbanan dan integritas dari pelapor (whistleblower) dan penegak hukum untuk membongkar tuntas kolusi dan korupsi masif tingkat tinggi. Karena, intimidasi dan serangan balik kepada pelapor dan penegak hukum umum terjadi.

Penulis: Diaz Priantara,?Board of ACFE Indonesia Chapter & IIA Indonesia dan Dosen Univ. Mercu Buana