Kisruh Komisi VI Vs Komisi XI Apa Kata Pemimpin DPR?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil ketua DPR RI Agus Hermanto mengakui sudah ada pertemuan antara sembilan petinggi BUMN dengan pemimpin?DPR guna membahas penyertaan modal negara.

Hal itu dikatakan Agus menanggapi kisruh antara anggota Komisi VI dengan Ketua DPR Ade Komarudin terkait pemindahan kewenangan mitra kerja untuk membahas PMN di Komisi XI. Agus mengaku bahwa pada saat pelaksanaan rapat, pemimpin?hanya diwakili Ketua DPR Ade Komarudin lantaran dirinya tengah tidak ada di tempat.

"Pada saat itu PMN tadinya sudah di bahas di Komisi VI. Tapi secara UU negara juga harus diputuskan di Komisi XI. Akhirnya dibahas di Komisi XI, setelah pembahasan BUMN nya itu diajak ke tempat pak Akom," kata Agus di Gedung DPR, Selasa (19/10/2016).

Menurutnya, pertemuan rapat tersebut bukanlah sebuah masalah. Apalagi rapat-rapat BUMN, kata dia, perlu mendapat persetujuan pimpinan DPR.

"Kalau BUMN yang datang ke DPR karena diundang pimpinan DPR. Itu boleh saja, selama ini kan kalau BUMN mau rapat dengan komisi tentunya harus melalui pimpinan DPR," jelas politisi Demokrat ini.

Lagipula, sambung Agus, pertemuan rapat antara pimpinan DPR dengan 9 dirut BUMN penerima PMN sudah diberitahukan ke Komisi VI.

"Sudah dibicarakan," terangnya.

Sementara di lain sisi, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno membantah pernyataan Agus Hermanto. Ia mengaku tak ada undangan ataupun pembicaraan kepada pihaknya terkait hal tersebut.

"Saya tegaskan kami sama sekali tidak tahu pertemuan itu dilakukan di DPR (pimpinan DPR dengan 9 BUMN penerima PMN). Padahal itu jelas-jelas mitra kerja komisi VI, apa salahnya kita dikasih tahu, terus pimpinan tinggal bilang ke kami tolong dikumpulin, kita juga akan lakukan kalau memank dikasih tahu," ungkap Teguh, Senin (17/10/2016).

Namun, lanjutnya, meski komisi VI tak diberitahukan ihwal pertemuan tersebut, pihaknya sudah mengetahui siapa saja yang hadir dalam rapat terbatas itu.

"Kami tahu siapa saja yang hadir. ada ketua DPR, ada salah satu wakil ketua Banggar dan salah satu pimpinan komisi," terang Politisi PAN ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beredar surat undangan rapat dari Kementrian BUMN kepada Dirut 9 BUMN penerima PMN untuk rapat dengan Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen. Sembilan BUMN tersebut ialah PT Hutama Karya, Perum Bulog, PT Angkasa Pura, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Industri Kereta Api, PT Krakatau Steel, PT PLN, dan PT Jasa Marga.