BI Sediakan Klinik UMKM di Sumatera Utara

Warta Ekonomi, Medan -

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal menghadapi tantangan besar sebagai dampak dari maraknya bisnis online yang mampu membangun jaringan ke seluruh dunia.

Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Utara Difi Ahmad Johansyah kepada wartawan di sela Grand Launching Klinik UMKM dan Seminar Kewirausahaan Buka Langsung Laris di Lantai 9 Gedung Bank Indonesia (BI), Medan, Sumatera Utara, Senin (31/10/2016).

"Dengan program ini, BI menyediakan tempat di lantai satu kantor kita buat konsultasi coach dengan pengusaha UMKM. Coach-nya dari beberapa sektor usaha, ada agrobisnis, pertanian, ternak lele, ekspor, sampai usaha bawang goreng," katanya.

Menurut Difi, UMKM ternyata mampu survive (bertahan) di tengah pergolakan ekonomi tahun 2014-2015. Jika UMKM sudah maju maka bank juga mau memberikan modal, tapi banyak juga UMKM yang tak mau pinjam ke bank.

"Saya minta kalaupun ada UMKM yang mau pinjam ke bank maunya pengembalian lancar supaya ke depan bank tetap lancar memberikan kredit sebab kalau tak lancar maka bank tetap tahu melalui data debitur (SID) di BI. Pada MEA ini bank asing menawarkan bunga kredit rendah satu persen, sedangkan bank lokal mencapai lima persen lebih untuk UMKM. Kalau UMKM yang sudah kena black list maka bank asing akan mengetahuinya dan kecil peluang UMKM memperoleh bunga kredit rendah. Di sini yang perlu kejujuran," ujarnya.

Dikatakannya, sekarang banyak anak muda usia di atas 20 tahun yang sukses berbisnis seperti cafe. Beberapa tahun ke depan bisnis mereka akan meningkat.

"Selain itu, kita lakukan grand launching klinik UMKM ditandai dengan website www.klinikukm.com. Website itu berisi tentang forum konsultasi yang merupakan media para UMKM untuk melakukan sharing dan konsultasi dengan coach mengenai permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam berwirausaha UMKM. Jadi, yang dapat melakukan konsultasi adalah UMKM yang telah melakukan registrasi di website," katanya.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), imbuhnya, harus disiapkan UMKM yang berkualitas. Dan ia menegaskan UMKM itu harus punya legalitas usaha.

"Dari 33 kabupaten/kota baru 17 yang mengeluarkan perbup untuk memudahkan akses perbankan. Jumlah usaha mikro kecil (UMK) di Sumut terbagi di beberapa sektor. Ada dua juta unit," pungkasnya.