Kepala Daerah Tak Libatkan Pendamping, BPMK Papua Mengeluh

Badan Pemerintahan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua mengeluhkan sikap beberapa kepala daerah di Provinsi Papua yang tidak melibatkan tenaga pendamping dalam penyaluran dana desa.

Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Motte, di Jayapura, Rabu, mengatakan puluhan tenaga pendamping yang telah direkrut dan ditempatkan di masing-masing kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih sejak 2015 tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya.

"Jadi ada laporan bahwa bupati dan kepala BPMK di beberapa kabupaten mendominasi, di mana dana desa yang telah diberikan tidak disalurkan sesuai dengan mekanisme berlaku," katanya.

Donatus menjelaskan kasus di beberapa wilayah justru dana desa dipergunakan untuk membeli sepeda motor dan dibagikan ke setiap kampung, yang mana diserahkan secara sembarangan.

"Padahal dana desa diperuntukkan untuk pendidikan dan kesehatan, di mana penggunaannya seharusnya melalui pembicaraan di tingkat kampung, dibahas kemudian disepakati bersama," ujarnya.

Dia menuturkan arogansi bupati dan kepala BPMK di kabupaten-kabupaten ini menyebabkan masyarakat tidak menikmati baik dan tidak didampingi pendamping dana desa.

"Bahkan ada pemotongan yang dilakukan oleh kabupaten dengan alasan untuk asuransi dan pajak," katanya lagi.

Dia menambahkan padahal di dalam penyaluran dana desa tidak ada asuransi, sementara untuk pajak dikenakan pada kegiatan yang dilaksanakan bukan dipotong secara global seperti itu. (Ant).